Kronologis eks Ketua BP Tanjungpinang Hingga Jadi Tersangka KPK

TRIBUNBATAM.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap kronologis hingga mantan Kepala BP Bintan Kawasan Tanjungpinang, Den Yealta berstatus tersangka.

Penyidik KPK sebelumnya menetapkan wanita yang pernah menjabat sebagai Ketua KPU Kepri itu sebagai tersangka korupsi dugaan pengaturan barang kena cukai di wilayah FTZ Tanjungpinang tahun 2016 hingga 2019.

Juru Bicara KPK, Ali Fikri kepada TribunBatam.id mengungkap jika penelusuran diawali dengan Keputusan Dewan Kawasan Bintan tanggal 23 Agustus 2013.

Dalam keputusan itu, Den Yaelta resmi diangkat menjadi Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kota Tanjungpinang.

Kemudian, pada Desember 2015, Ditjen Bea dan Cukai mengirimkan surat resmi perihal evaluasi penetapan barang kena cukai (BKC) ke kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.

Baca juga: KPK Tetapkan eks Kepala BP Kawasan Tanjungpinang Den Yealta Tersangka Korupsi

Hal tersebut berisi, teguran pada BP Bintan terkait jumlah kuota rokok yang diterbitkan BP Bintan termasuk BP Tanjungpinang pada tahun 2015 melebihi dari yang seharusnya.

Dimana sesuai ketentuan besaran kuota rokok hanya sebesar 51, 9 juta batang.

Sedangkan besaran kuota rokok yang diterbitkan sebesar 359, 4 juta batang dengan kalkulasi selisih sebesar 693 persen.

Kemudian, selama Den Yealta menjabat, realisasi jumlah kuota hasil tembakau (rokok) telah melebihi dari kebutuhan wajar setiap tahunnya dengan ditanda tanganinya 75 SK kuota.

Dengan kebijakan Den Yelta tersebut, telah menguntungkan berbagai perusahaan pabrik dan distributor rokok yang seharusnya membayarkan cukai dan pajak atas kelebihan jumlah rokok.

"Untuk pemenuhan kuota rokok di wilayah Kota Tanjungpinang, DY sama sekali tidak melakukan perhitungan dan penentuan kuota rokok sebagaimana pertimbangan jumlah kebutuhan secara wajar akan tetapi secara sepihak membuat mekanisme penentuan kuota rokok," ungkap Ali Fikri.

Baca juga: OTT KPK Seret Kepala Basarnas, Panglima TNI Tegaskan Tak Ada Impunitas

Pihaknya hanya menggunakan data yang sifatnya asumsi.

Di antaranya data perokok aktif, kunjungan wisatawan dan jumlah kerusakan barang.

Selain itu, Den Yealta juga tidak melibatkan staf dalam penyusunan aturan perhitungan kuota rokok.

Sehingga hasil perhitungannya tidak dapat dipertanggungjawabkan.