Kapolresta Tanjungpinang Sebut Mahasiswa Demo di Kantor Gubernur Sudah Dibebaskan

TANJUNGPINANG, TRIBUNBATAM.id - Kapolresta Tanjungpinang, Kombes Pol. Heribertus Ompusunggu menyebutkan, seorang mahasiswa yang sempat diamankan dalam demo depan kantor Gubernur Kepri terkait nasib warga Rempang sudah dilepas.

Seorang mahasiswa yang sempat diamankan tadi menurutnya sempat melempar batu dan botol air mineral kepada petugas.

Ia juga menjelaskan, terjadinya saling dorong antara pihak kepolisian, Satpol PP dan mahasiswa tadi dikarenakan para mahasiswa berusaha masuk untuk menyampaikan orasinya di kantor Gubernur Kepri langsung.

Aparat keamanan pun mengambil langkah untuk membatasi, agar jangan sampai masuk dalam kantor.

Sebab masih ada pegawai yang bekerja dan melayani mayarakat disana. Supaya tidak terhalang pelayan terhdap masyarakat, makanya kita batasi.

"Kami amankan sebentar, kita ingatkan untuk tidak melakukan hal seperti itu kepada pihak kepolisian yang berjaga, dan kita lepas," katanya saat turun ke lokasi demo, Senin (11/9/2023).

Ia pun mengaku, menjumpai para mahasiswa untuk menenangkan situasi.

"Jadi tadi kita ingatkan supaya tidak mendorong, dan melakukan tindakan seperti itu kepada petugas," jelasnya.

Heribertus juga menambahkan, tadi pihak dari Pemerintah Provinsi Kepri sudah menjumpai dan mendengarkan apa yang menjadi pernyataan sikap mahasiswa kepada pemerintah.

Setelah menyampaikan itu, para mahasiswa mulai membubarkan diri.

PERNYATAAN Sikap

Aliansi Mahasiswa Kepri sebelumnya menggelar aksi demo di depan Kantor Gubernur Kepri.

Dalam aksi yang digelar dari sejumlah organisasi mahasiswa itu, ada beberapa hal penyataan sikap mahasiswa terkait masyarakat di Rempang Galang, Kota Batam.

Kordinator aksi demo Aliansi mahasiswa kepri, Mateus menuturkan, bahwa Gubernur Kepri harus berani mengambil sikap dan menyurati BP Batam untuk membatalkan relokasi 16 titik kampung tua yang ada di rempang galang, batam.

Pihaknya juga mengutuk tindakan reprensif yang dilakukan aparat gabungan kepada masyarakt disana.

"Kami juga mendesak untuk Kapolri beserta Panglima TNI untuk menarik mundur seluruh pasukan yang ada di rempang galang," katanya.

Lanjutnya, selain itu pihaknya juga meminta supaya badan eksekutif yang ada di Pemerintahan Pemprov Kepri untuk dapat mengkaji ulang terkait relokasi dan penanaman investasi di rempang, galang.

"Tolong dikaji ulang oleh pemerintah terkait relokasi masyarakat disana," ucapnya.

Ditempat yang sama Ketua GMNI Tanjungpinang, Heri Purba juga menuturkan, bahwa organisasi GMNI yang ikut dalam aksi demo saat ini untuk menolak penggusuran atau relokasi terhadap warga rempang.

Menurutnya, apa yang terjadi kepada masyarakat rempang galang sudah bentuk diskriminsi, dan merenggut Hak Asasi Manusia (HAM) serta hidup orang banyak disana atas dasar investasi yang belum tentu menguntungkan masyarkat.

Investasi itu belum tentu menguntungkan masyarakat, melainkan menguntungkan pengusaha-pengusaha disana.

"Maka dari itu kami mengecam atas apa yang dilakukan oleh Pemerintah Kepri selaku pemegang kekuasaan tertinggi saat ini. Harusnya bisa mengambil langkah untuk memperjuangkan masyarakatnya," harapnya.

Selain itu, saat disinggung terkait memanasnya aksi demo dan sempat diamankannya salah satu mahasiswa, Ketua HMI Tanjungpinang-Bintan, Ade Wardana mengakui terjadi aksi dorong dari mahasiswa dan polisi sempat mengamankan salah satu mahasiswa.

Hal itu terjadi menurutnya dikarenakan ketika mahasiswa ingin masuk, dihalangi dengan kawat berduri aparat gabungan.

"Makanya tadi kita terobos, dan terjadi saling dorong, dan beberapa mahasiswa ditarik untuk diamankan," ungkapnya.

Ia pun berharap kepada pihak kepolisian untuk tidak melakukan kekerasan -kekerasan kepada masyarakat, khususnya mahasiswa yang memperjuangkan nasib masyarakat di rempang galang.

Usai ditemui oleh Kapolresta Tanjungpinang, dan Perwakilan Pemprov Kepri yang menerima peryataan sikap mereka, para mahasiswa meninggalkan lokasi kantor Gubernur Kepri.(TribunBatam.id/Alfandi Simamora)