Luhut Binsar Bicara Soal Rempang, Minta Pengkritik Tak Asbun, Sebut Sudah Clear

BATAM, TRIBUNBATAM.id - Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan agar orang yang mengkritik investasi di Pulau Rempang, Kecamatan Galang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) agar tidak asal bicara.

Luhut Binsar Pandjaitan mengklaim, permasalahan di Pulau Rempang sudah clear alias tuntas.

Sebagai informasi, beberapa hari lalu terjadi kekerasan yang dilakukan oleh aparat gabungan yang terdiri dari Polisi Republik Indonesia (Polri), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Ditpam Badan Pengusahaan, dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) terhadap Warga Pulau Rempang di Jembatan 4 Barelang, Kota Batam, Kepulauan Riau.

Tragedi Rempang muncul akibat aktivitas pematokan tanah sebagai bagian dari proyek Rempang Eco-city.

Rempang Eco City merupakan proyek strategis nasional (PSN) yang digarap oleh Badan Pengusahaan (BP) Batam bersama perusahaan swasta PT Makmur Elok Graha (MEG), dengan target investasi mencapai Rp 381 triliun pada 2080.

Baca juga: Panglima TNI Minta Maaf ke Warga Rempang Soal Pernyataan Memiting Viral di Medsos

Untuk menggarap Rempang Eco City, PT MEG diberi lahan sekitar 17.000 hektar yang mencakup seluruh Pulau Rempang dan Pulau Subang Mas.

Pemerintah juga menargetkan, pengembangan Rempang Eco City ini akan menyerap sekitar 306.000 tenaga kerja hingga 2080.

"Jadi sebelum anda mengkritik cek dulu benar tidak. Jangan asal ngomong saja," ujarnya.

Ia mengatakan, saat ini sedang proses mendinginkan suasana.

Adapun menurut dia kisruh kemarin karena pendekatan yang kurang pas.

"Selama saya yang menangangi, banyak pembebasan lahan tak ada masalah," kata Luhut ketika ditemui di Hotel Pullman Central Park, Jakarta Barat, Selasa (19/9/2023).

Luhut mengatakan, pada umumnya rakyat di sana mau direlokasi, jadi tidak ada masalah apa-apa.

Ia menyebut mereka mau direlokasi karena ada yang ingin dikasih rumah, pekerjaan, sekolah, dan sebagainya.

Baca juga: Ombudsman Temukan Potensi Maladministrasi terkait Proyek Rempang Eco City

"Ada juga (yang mau dikasih, red) uang tunai saja. Kemudian yang provokator pasti ada. Itu perlu dipisahkan. Jadi saya kira tidak ada masalah," ujar Luhut.

Luhut berujar bahwa sudah mengirim tim ke Rempang untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

Sosialisasi tersebut, kata dia, seperti menjelaskan lokasi relokasi, sekolah para anak-anak, tempat pekerjaan, dan lain-lain.

"Kalau disosialisasikan dengan baik, saya rasa tidak ada masalah dan sekarang sudah dikerjakan," katanya.

Ia mengatakan, di Rempang memiliki banyak potensi investasi yang bagus. Di sana akan dibangun fotovoltaik.

Sementara Panglima TNI, Laksamana Yudo Margono menyebut jika Markas Besar (Mabes) TNI tidak mengerahkan pasukan untuk menangani konflik di Rempang, Batam, Kepulauan Riau.

Yudo Margono mengatakan, prajurit TNI yang ada di daerah Rempang diterjunkan oleh Komando Resor Militer (Korem) setempat yang dimintai bantuan oleh Badan Pengusahaan (BP) Batam.

Baca juga: Menteri Bahlil Lahadalia Usulkan Pembangunan Museum di Rempang ke Pusat

"Saya kan enggak kerahkan pasukan. Pasukan (Mabes) TNI kan enggak ada. Saya kan enggak kerahkan pasukan, pasukan yang ada itukan pasukan di wilayah," kata Yudo Margono saat ditemui awak media di Dermaga Batu Ampar, Rempang, Batam, Kepulauan Riau, Selasa (19/9/2023).

Menurutnya, selain dari Korem setempat, prajurit di Rempang merupakan pasukan dari Panglima Komando Armada (Pangarmada), Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal), dan Komando Distrik Militer (Kodim) setempat.

Yudo Margono bahkan mengaku dirinya meminta Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) TNI Marsekal Muda TNI Agung Handoko turun ke lokasi sebelum kerusuhan pada 7 September itu terjadi.

Ia mewanti-wanti agar prajurit TNI jangan sampai terlibat dalam pengamanan kerusuhan di Rempang.

"Saat awal sebelum terjadinya itu saya sudah kirim Danpuspom TNI langsung ke sini, untuk jangan sampai TNI terlibat, jangan sampai TNI terlibat, sehingga saya kirim, baru kemarin dia pulang, sehingga kita kerahkan Puspom TNI untuk mengawasi itu," ujar Yudo Margono.

Sebelumnya, Yudo Margono menjadi sorotan lantaran mengatakan bahwa TNI bertugas mem-back up polisi dalam proses pengamanan di Pulau Rempang.

Baca juga: Menteri Investasi Tegaskan Penarikan Aparat Jika Urusan Rempang Selesai

Yudo Margono menyampaikan perumpamaan jika terdapat seribu warga, maka seribu prajurit diterjunkan untuk "memiting" warga satu persatu.

"Umpama masyarakatnya seribu, ya kita keluarkan (prajurit TNI) seribu. Satu miting satu itu kan selesai. Enggak usah pakai alat, dipiting saja satu-satu," ujarnya dalam Pengarahan Netralitas Pemilu dan Bimbingan Teknik Tindak Pidana Pemilu 2023 yang disiarkan langsung oleh Mabes TNI pada Selasa (12/9).

Terkait hal ini, pihak TNI telah menyampaikan klarifikasi bahwa kata "Piting" itu berarti merangkul.

Di sisi lain, Yudo Margono juga telah menyampaikan permintaan maaf jika ucapannya tersebut menimbulkan pemahaman yang berbeda di masyarakat.

Kondisi sosial di Rempang memanas karena warga di 16 kampung akan direlokasi.

Sebab, area sekitar 17.000 hektar itu masuk dalam proyek strategis nasional (PSN) Rempang Eco City.(TribunBatam.id) (Tribunnews.com/Endrapta Ibrahim Pramudhiaz)

Sumber: Tribunnews.com, Kompas.com