PARIWISATA KEPRI AMAN
Kepala Dispar Kepri Guntur Sakti Usulkan Tarif Short Visa Rp 150 Ribu
Kepala Dispar Kepri Guntur Sakti mengungkap penerapan visa kunjungan jangka pendek atau short term visa menunggu penetapan tarif Kemenkeu RI.
TRIBUNBATAM.id, BATAM - Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau, Guntur Sakti mengungkap perkembangan terbaru mengenai pemberlakuan visa kunjungan jangka pendek atau short term visa.
Menurutnya, penerapan short term visa dalam proses menunggu penetapan tarif dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
Pihaknya meminta tarif short term visa yang relatif lebih murah, dengan pertimbangan karena Kepri merupakan daerah perbatasan, di mana keluar masuk orang asing cukup masif.
"Komunikasi kami ke kementerian terus intens. Tanggal 10 Januari kemarin, pak Menteri (Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno) juga sudah bersurat ke Kemenkumham terkait penetapan tarif short term visa ini," ujar Guntur Sakti ketika diwawancarai di Batam, Kamis (25/1/2024).
Ia mengungkapkan, kebijakan ini sudah dimasukkan dalam Permenkumham, kendati penetapan tarif visa tersebut masih menunggu keputusan Kementerian Keuangan RI.
Guntur Sakti mengusulkan, tarif short term visa ini sebesar USD 10 saja, atau sekitar Rp 150 ribu.
Usulan tarif tersebut dinilai tidak terlalu memberatkan bagi wisatawan mancanegara (wisman) maupun orang asing yang ingin masuk ke Kepri.
Dengan demikian, wisman memiliki dua pilihan, yaitu menggunakan visa jangka pendek senilai USD 10, atau visa senilai USD 50 untuk 30 hari seperti yang sedang diterapkan.
Selain tarif visa, ia menilai, aksesibilitas moda transportasi yang beragam juga bisa mendorong capaian target 3 juta kunjungan wisman ke Kepri di tahun ini.
Contohnya, pembukaan penerbangan langsung melalui pesawat carter dari negara-negara luar ke Batam, dapat menjadi salah satu kontribusi kunjungan wisman tersebut.
"Apalagi dalam waktu dekat kabarnya akan dibuka penerbangan dari Kuala Lumpur, menyusul direct flight ke Jeju, Thailand, dan Vietnam. Kalau ini segera terealisasi, kami sangat berterima kasih kepada PT BIB selaku penyelenggara operasional Bandara Internasional Hang Nadim Batam," tambah Kadispar Kepri, Guntur Sakti.
Baca juga: Ijin Tinggal Diperpanjang Jadi 10 Tahun, 7 WNA Gercep Urus Golden Visa di Imigrasi Batam
Relaksasi Visa Buat Wisman
Kepala dinas Pariwisata (Kadispar) Kepri, Guntur Sakti bersama legislator, Rudy Chua sebelumnya mendatangi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia (Kemenparekraf RI).
Pertemuan yang dilakukan di gedung film Kemenparekraf tersebut bersama Deputi Kebijakan Strategis, Dessy Ruhati beserta jajaran, Senin (22/01/2024).
Isi pertemuan tersebut, disampaikan Deputi Kebijakan Strategis, Dessy Ruhati, bahwa akan terus memantau dan mengawal usulan tarif visa yang saat ini sedang berproses di Kementerian keuangan dan akan mengusulkan juga tambahan negara bebas visa yang merupakan potensial market buat Indonesia dan Kepri.
Dessy juga menyebutkan, sebagai border tourism penyumbang 3 besar wisman di indonesia selain Jakarta dan Bali, Kepri akan mendapat perhatian khusus dari Kemenparekraf RI.
Baca juga: Short Visa Usulan Pemprov Kepri Dapat Restu Pusat, Gubernur Ungkap Aturannya
pariwisata Kepri Aman
Dinas Pariwisata Kepri
Dispar Kepri
Pariwisata Batam
Pariwisata Tanjungpinang
Pariwisata Bintan
pariwisata Karimun
Pariwisata Lingga
Pariwisata Natuna
Pariwisata Anambas
Gubernur Kepri
Wakil Gubernur Kepri
Sekdaprov Kepri
Ansar Ahmad
Marlin Agustina
Adi Prihantara
Fotografer Luar Negeri Ikut Explore Kepri 2025, Tampilkan Pariwisata Kepri Dari Sisi Lain |
![]() |
---|
Dispar Kepri Kejar Relaksasi Visa, Magnet Buat Dongkrak Kunjungan Wisman, Bangkitkan Pariwisata |
![]() |
---|
Guntur Sakti Beri 3 Pesan di Pelantikan HPI Kepri, Pramuwisata Punya Skill, Pengetahuan dan Attitude |
![]() |
---|
Wisata Kepri di Safari Lagoi Bintan, Pengunjung Bisa Lihat Satwa Liar Dari Dekat |
![]() |
---|
Menilik Asal Usul Nama Wisata Pantai Batu Kasah, Warisan Sejarah di Masyarakat Natuna |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.