Pemprov Kepri Siap Beri Bantuan Hukum eks Pj Walikota Tanjungpinang Jika Dibutuhkan

TRIBUNBATAM.id, TANJUNGPINANG - Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau atau Pemprov Kepri bakal memberikan bantuan hukum kepada eks Pj Walikota Tanjungpinang, Hasan tersangka kasus lahan di Kabupaten Bintan bila diperlukan.

Gubernur Kepri, Ansar Ahmad menegaskan opsi bantuan yang ditawarkan untuk Kadiskominfo Kepri itu yang telah ditahan oleh penyidik Polres Bintan pada Jumat (7/6) malam.

"Kalau diperlukan, kami siap memberikan pendampingan hukum," terangnya, Senin (10/6/2024).

Terkait pengganti Kadis Kominfo Kepri, orang nomor satu di Pemprov Kepri itu menyebutkan bahwa dirinya akan memanggil dan menanyakan kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKAD) Provinsi Kepri.

"Terkait penggantian nanti kita panggil BKAD Kepri terkait statusnya," ungkapnya.

Meskipun demikian, Ansar Ahmad meminta untuk mendoakan yang terbaik kepada Kadis Kominfo Kepri.

"Kita doakan yang baik saja, urusan itu biar kami dari pemerintah yang mengurus," jelasnya singkat.

Sebelum ditahan, mantan Pj Wali kota Tanjungpinang Hasan memenuhi panggilan penyidik Polres Bintan pada Jumat (7/6).

Penyidik Polri di sana memeriksa Hasan setidaknya 11 jam sejak pukul 10.30 WIB.

Hasan sebelumnya berstatus tersangka bersama dua tersangka lain dalam kasus lahan.

Dua tersangka lain, M Riduan dan Budiman sudah lebih dulu berada dalam sel tahanan.

Baca juga: Hasan Huni Sel Tahanan Polres Bintan, Beda Ruangan dengan Koleganya M Riduan dan Budiman

Kasus lahan yang menjerat Hasan ini, ketika ia masih menjabat sebagai Camat Bintan Timur.

Penahanan Hasan ini dibenarkan oleh kuasa hukumnya, Hendi Devitra.

Kepada awak media, Hendri menyayangkan keputusan penyidik menahan kliennya.

"Sebenarnya kami menyesalkan penahanan ini, karena penahanan ini dilakukan dengan alasan subjektif seperti upaya melarikan diri," ujar Hendi, usai menemani pemeriksaan Hasan di Mapolres Bintan.