Korupsi Renovasi Gedung BPJS Naker di Batam Jerat 4 Tersangka, Negara Ditaksir Rugi Rp 709 Juta

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Dua wanita tersangka kasus korupsi di Batam pada pengadaan jasa konstruksi renovasi gedung BPJS Ketenagakerjaan tahun anggaran 2021-2022 lebih banyak menunduk saat menuruni tangga Kejari Batam, Senin (15/7) malam.

Mereka berinsial A dan Jxr. Keduanya terlihat mengenakan rompi tahanan kejaksaan.

Selain mereka terdapat dua tersangka lain dalam korupsi di Batam ini.

Mereka berjenis kelamin laki-laki berinsial Bse dan Bw.

Total, ada empat tersangka dalam ungkap perkara korupsi di Batam ini.

Dari empat tersangka tersebut, dua merupakan pihak jasa konsultan, PT GTD.

Sementara dua tersangka lain dari BPJS Ketenagakerjaan.

Empat tersangka itu kini berada di Rutan Barelang.

Kepala Kejaksaan Negeri Batam atau Kajari Batam, I Ketut Kasna Dedi menjelaskan jika ungkap kasus korupsi di Batam ini berawal dari pengadaan gedung BPJS Ketenagakerjaan tahun 2019 yang berlokasi di Cemara Asri Blok BB 1, nomor 30, 31, 32, 32A dan 32B.

Pada tahun 2020, BPJS Ketenagakerjaan melakukan pengadaan dengan metode penunjukan langsung berupa mencari penyedia konsultan perencanaan.

"Saat dilakukan pengerjaan jasa konsultan ini ternyata hasilnya tidak sesuai," ungkapnya.

Baca juga: Kejari Batam Tetapkan 4 Tersangka Korupsi Pembangunan Gedung BPJS Ketenagakerjaan

Akibatnya, proyek pembangunan gedung tidak dapat dilanjutkan karena gedung tidak layak bangun.

Kasna menyebutkan, akibat kasus ini kerugian negara yang dialami mencapai Rp709 juta.

"Modusnya pada saat penunjukkan atau pemilihan penunjukkan penyedia melalui PL, walaupun tidak memenuhi syarat tetapi tetap diloloskan," katanya.

Empat tersangka dijerat dengan pasal 2 atau pasal 3 UU No 31 tahun 1999.

Sebagaimana telah diubah dengan pasal UU no 20 tahun 2021, tentang tindak pidana korupsi.

Baca juga: Kejari Batam Serahkan Uang Rp4,8 Miliar ke Pemko Hasil Lelang terkait Korupsi BAJ

Kasus ini masih dalam tahap awal penyidikan. Tidak menutup kemungkinan ada tersangka lain yang masih akan didalami lebih lanjut.

Berdasarkan alat bukti tersebut, diperoleh fakta adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja untuk menguntungkan atau memperkaya diri sendiri atau orang lain hingga menyebabkan adanya kerugian Negara.

"Ancaman hukuman hingga 20 tahun penjara," tegasnya. (TribunBatam.id/Ucik Suwaibah)

Baca juga Berita TribunBatam.id lainnya di Google News