ANAMBAS TERKINI

Benang Kusut Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut hingga Ironi Nelayan di Anambas

DKP Kepri Cabang Anambas ungkap persoalan pengelolaan hingga pengawasan wilayah konservasi laut di Anambas yang terjadi hari ini

Penulis: Novenri Halomoan Simanjuntak | Editor: Dewi Haryati
tribunbatam.id/Novenri Simanjuntak
Potret kapal-kapal nelayan Anambas yang bersandar di pinggir laut, Selasa (3/9/2024). 

"Hanya saja kan penarikannya ke negara lalu diturunkan ke daerah. Ya kadang-kadang juga untuk daerah kita misalnya, kan belum pasti juga, bisa jadi disalurkan ke daerah lain. Ini yang mirisnya, daerah kita yang penghasil tapi pusat membagikannya secara random," jelasnya.

Sementara itu, Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Cabang Anambas Dedi Syahputra menuturkan, adanya sisi manfaat nelayan terhadap adanya wilayah konservasi perairan.

Ia mengklaim, pihaknya mendapat keuntungan dari segi penangkapan ikan di wilayah konservasi perairan dengan bobot kapal di bawah 10 GT.

"Dalam regulasinya, kapal di atas 10 GT itu tidak boleh beroperasi di wilayah konservasi. Nah ada lagi walaupun wilayah konservasi itu melewati 12 mil. Itu juga kapal-kapal izin pusat yang melakukan penangkapan terhadap kapal ikan di atas 12 mil itu juga tidak boleh. Jadi kalau sisi keuntungannya ada karena mayoritas kan kapal nelayan kita di Anambas ini 5 GT atau di bawah 10 GT," sebutnya.

Baca juga: Ketua Komisi II DPRD Kepri Dorong Dibentuknya Pergub Kawasan Konservasi Kelautan

Di sisi lain, menurut Dedi, untuk pengoptimalan sektor kelautan dan perikanan di wilayah Anambas,  masih belum mendapat perhatian penuh dari pemerintah daerah.

Padahal, dengan letak geografis Anambas yang dominan perairan, menjadi sektor penunjang ataupun penyanggah ekonomi Anambas.

Dari sektor kelautan dan perikanan ini, sedikitnya puluhan hingga miliaran dana masuk dan berputar di wilayah Anambas.

"Pemerintah daerah itu belum hadir membantu nelayan baik dari sektor tangkap, sektor pengelolaan sampai sektor pemasaran," katanya.

Ia memberi contoh, hari ini bantuan nelayan di Anambas banyak bersumber dari DAK pusat. 

"Kami pun sering bertanya, APBD Anambas untuk sektor perikanan bantuan program nelayan mana? Itu makanya kami bilang tadi di sektor perikanan itu tidak dikelola dengan baik, tidak adanya program strategis Dinas Perikanan kepada nelayan," ujarnya. (TRIBUNBATAM.id/Novenri Simanjuntak)

Baca juga Berita TribunBatam.id lainnya di Google News

Sumber: Tribun Batam
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved