Anggota DPRD Karimun Singgung Soal Keterlambatan Dana Bagi Hasil dari Provinsi Kepri: Selalu Begitu

Politisi PDI Perjuangan Kabupaten Karimun ini, mengakui sebagai fungsi anggaran di DPRD juga telah melakukan kunjungan terkait masalah penyaluran DBH triwulan keempat.

"Kami sudah beberapa kali melakukan kunjungan kerja ke Pemprov Kepri membahas persoalan ini, namun belum ada titik terang."

"Akibatnya, tunda bayar untuk beberapa kegiatan setiap tahunnya terus berlanjut," ujarnya.

Putra menyarankan agar Sekda Provinsi Kepri Adi Prihantara mempertanyakan kejelasan hal tersebut kepada Bapenda Kepri. 

"Kami tidak pernah mendapatkan empat triwulan untuk pajak kendaraan."

"Sebaiknya Sekda Provinsi bertanya kepada Bapenda. Kami dari banggar setiap tahun ke Bapenda Provinsi menanyakan dana tersebut," ujarnya.

Baca juga: Prakiraan Cuaca BMKG Anambas Sabtu 11 Oktober 2024, Dominan Berawan, Berpotensi Hujan Ringan

Sebelumnya Sekda Pemprov Kepri, Adi Prihantara menyebut DBH telah ditransfer ke kas Pemda Karimun sebesar Rp 55,2 miliar hingga September 2024.

Dengan hal itu, Adi menyebut tidak ada keterlambatan dalam penyaluran DBH dan keterlambatan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN di Pemda Karimun.

Menurut Dia, hingga awal September 2024 telah melakukan transfer untuk tunda salur 2023 senilai Rp 17,16 miliar pada 20 Maret 2024.

Kemudian, DBH reguler triwulan I 2024 sebesar Rp 11,50 miliar pada 5 April 2024, pajak rokok senilai Rp 2,36 miliar pada Desember 2023, dan pajak rokok triwulan I 2024 sebesar Rp 3,71 miliar yang telah disalurkan pada 3 Mei 2024.

Selain itu, DBH reguler triwulan II 2024 sebesar Rp 17,25 miliar pada 15 Juli 2024, serta pajak rokok triwulan II 2024 senilai Rp 3,23 miliar yang diterima pada 29 Juli 2024.

( tribunbatam.id/yeni hartati )