UMS 2025
Apindo Kepri Usul Penerapan UMS 2025 Ditunda, Bisa Beratkan Perusahaan Jika Tanpa Kajian
Apindo Kepri meminta agar penerapan UMS 2025 ditunda. Hal tersebut dinilai karena aturannya masih belum jelas dan berpotensi memberatkan dunia usaha
Penulis: Ucik Suwaibah | Editor: Dewi Haryati
Padahal awalnya investor mempertimbangkan Indonesia sebagai lokasi investasi.
Menurut Apindo, kebijakan seperti UMSK dapat menambah beban perusahaan yang sudah berjuang menghadapi persaingan global.
"Kami berharap pemerintah memberikan kepastian hukum terkait kebijakan upah minimum, yang sering berubah setiap tahun," paparnya.
Perubahan ini dianggap menyulitkan perusahaan dalam menyusun perencanaan bisnis jangka panjang.
"Bisnis planning biasanya dibuat untuk lima tahun ke depan. Kalau aturan berubah setiap tahun, sulit bagi perusahaan untuk bertahan," katanya.
Apindo juga berharap pemerintah lebih realistis dalam mengelola kebijakan di tengah situasi ekonomi yang sulit dan dapat memicu efek domino.
Selain berisiko memengaruhi lapangan kerja, kebijakan ini juga dapat mengurangi daya saing Indonesia sebagai tujuan investasi.
"Jika kondisi seperti ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin investor akan terus memilih negara lain," tutupnya.
Kajian dan kepastian hukum menjadi kunci agar dunia usaha tetap bertahan di tengah tantangan global. (Tribunbatam.id/Ucik Suwaibah)
Baca juga Berita TribunBatam.id lainnya di Google News
| Daya Beli di Kota Tanjungpinang Mulai Berkurang, Pedagang Mengeluh dan Minta Solusi Pemerintah |
|
|---|
| Daftar Delapan Pejabat Pemko Batam yang Baru Dilantik Amsakar, Ada Firmansyah, Suhar |
|
|---|
| Dua Kurir Narkoba di Batam Panik Kena Kejar Polisi, Mobil Sampai Tabrak Ruko di Nagoya |
|
|---|
| Bejatnya Ayah di Batam Salurkan Hasrat ke Anak Tiri, Pelaku Hobi Nonton Film Dewasa, Mabuk |
|
|---|
| Pemilik Toko Kelontong di Tanjungpinang Terpukul Pelemahan Daya Beli: Rokok Paling Terasa |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/batam/foto/bank/originals/Apindo-Kepri-1312.jpg)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.