UMS BATAM 2025

Apindo Batam Apresiasi Sikap Gubernur Kepri Soal UMSK Batam 2025, Singgung Soal UMK

Penolakan Gubernur Kepulauan Riau terhadap penetapan Upah Minimum Sektoral Kota (UMSK) Batam mendapat pujian dari Apindo Batam. 

Penulis: Ucik Suwaibah | Editor: Septyan Mulia Rohman
TribunBatam.id
UMSK BATAM 2025 - Ketua Apindo Batam, Rafki Rasyid mengapresiasi sikap Gubernur Kepri, Ansar Ahmad terkait tuntutan UMSK Batamn 2025. 

Bahkan, pihak pemerintah, akademisi dan BPS pun tidak memiliki panduan yang jelas dalam pembahasan ini.

"Kepada pemerintah pusat, APINDO Kota Batam mengimbau agar memberikan aturan yang jelas dan petunjuk teknis perihal UMSK ini," kata Rafky.

Ia menuturkan karena di dalam rapat Dewan Pengupahan Kota Batam, semua pihak kebingungan dengan beberapa definisi yang ada di Permenaker 16 Tahun 2024 tersebut. 

Baca juga: Massa Buruh Putuskan Balik ke Batam Usai Demo Soal UMSK di Kantor Gubernur Kepri

"Sehingga semua pihak hanya meraba-raba dengan mengira-ngira tanpa adanya satu kepastian definisi," paparnya.

Di akhir pernyataannya, Apindo Batam mengimbau para pengusaha untuk mematuhi ketentuan UMK yang telah ditetapkan Gubernur dan membayar karyawan sesuai nilai tersebut di tahun 2025. 

Jika ada kesulitan, pengusaha diharapkan melapor ke Apindo atau Disnaker Batam.

“Kami siap membantu pengusaha yang menghadapi kendala akibat kenaikan UMK ini. Mari kita bersama-sama menjaga stabilitas ekonomi Kota Batam," tutupnya. 

Perwakilan buruh sebelumnya menuntut penetapan UMSK Batam 2025. 

Mereka menilai bahwa mayoritas perusahaan di Batam masuk dalam kategori sektor industri mendapat regulasi.

Baca juga: Massa Buruh dari Batam Desak Gubernur Kepri Sahkan UMK dan UMSK 2025: Hari Ini Terakhir

Buruh meminta agar UMSK segera ditetapkan sesuai dengan aturan yang ada, karena itu merupakan hak buruh yang dijamin oleh regulasi.

Ketua FSPMI Batam, Yafet Ramon juga menekankan bahwa pemerintah harus berada di posisi netral dalam mengambil kebijakan, bukan memihak salah satu pihak. 

"UMSK adalah produk pemerintah, tinggal bagaimana kebijakan itu diambil. Jika tidak ada, sama saja seperti mematikan UMSK," kata Yafet.

Adapun jenis sektor ada dari beberapa hal, Sektor industri pengolahan, konstruksi (sipil, galangan kapal), Tekstil (baju, tas, garmen), kimia (perusahaan produksi minyak goreng), dan pertambangan (ada gas, batu bara, listrik). (TribunBatam.id/Ucik Suwaibah)

Baca juga Berita TribunBatam.id lainnya di Google News

Sumber: Tribun Batam
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved