Kini Atensi Nasional, Yudi Kurnain Kenang Pertemuan dengan Eks Menko Darmin Bahas Rempang

"Zaman pemerintahan SBY, investasi tetap ada. Tapi investasi yang masuk harus memperhatikan sosial masyarakat, dan budaya sekitar," kata Yudi.

Ia pun membandingkannya di kepemimpinan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Di akhir masa pemerintahan Jokowi, banyak investasi yang masuk ke Indonesia dan pembangunan dimana-mana.

Baca juga: Amsakar dan Li Claudia Dengarkan Keluhan Warga Rempang di Kantor Wali Kota Batam

Hal tersebut sangat bagus untuk mendongkrak ekonomi masyarakat demi kesejahteraan masyarakat.

Namun di daerah ada penguasa dan pejabat yang memanfaatkan kekuasaannya tanpa melihat sosial masyarakat dan juga budaya lokal, seperti yang terjadi di Batam.

Yudi mengatakan, saat ini masalah Rempang bukan lagi masalah lokal, atau masalah Batam, tetapi masalah Rempang sudah menjadi isu nasional bahkan mungkin internasional.

Hal ini terjadi karena keserakahan penguasa yang menjabat saat itu, yang ingin merampas hak Rempang, Galang.

"Di awal saya sudah saya sampaikan bahwa dari Jembatan Satu hingga Jembatan Enam masih status quo. Berarti ada hak masyarakat di sana. Kenapa sekarang ujuk-ujuk BP Batam datang ke Rempang ingin menguasai lahan di sana dengan alasan investasi?," kata Yudi.

Yudi juga mengatakan, seharusnya pemerintah datang bertemu para tokoh adat, tokoh agama dan warga Rempang, membujuk dan merayu serta membayar apa yang menjadi hak warga.

"Kalau sekarang yang kita lihat, setelah terjadi keributan baru pemerintah hadir dan ingin membayar hak warga. Ini sudah salah," kata Yudi.

Menurut Yudi, masalah Rempang sebenarnya bisa ditanyakan langsung ke Mantan Menko Perekonomian Indonesia Darmin Nasution dan Mantan Presiden Indonesia ke-6 yakni SBY.

"Kita juga siapa, berdebat berbicara mengenai Rempang dan Galang," kata Yudi, sembari mengaku miris melihat yang terjadi di Rempang dan Galang, Batam, saat ini. (Tribunbatam.id/Pertanian Sitanggang)