Orang tua di Batam Keluhkan Aturan KK SPMB 2025, Sudah Tinggal 10 Tahun Tetap Gagal Daftar

BATAM, TRIBUNBATAM.id - Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB 2025 di Batam memunculkan keluhan, khususnya terkait aturan Kartu Keluarga (KK) minimal satu tahun. 

Salah satunya datang dari Nani, seorang ibu yang hendak mendaftarkan anaknya ke SMPN 6 Batam melalui jalur domisili.

Nani, warga Villamas, mengaku kecewa lantaran putranya gagal mendaftar hanya karena KK miliknya baru diperbarui kurang dari satu tahun, meski keluarga mereka sudah tinggal di kawasan tersebut lebih dari satu dekade.

“Kami tinggal di Villamas sudah lebih dari 10 tahun. Tapi karena KK baru diperbarui belum setahun, sistem menolak pendaftaran anak saya,” ujarnya dengan nada sedih, Selasa (1/7/2025).

Baca juga: Ribuan Siswa Gagal Masuk SMP Negeri di Batam, Disdik Siapkan Solusi Penempatan Alternatif

Ia berharap aturan SPMB tidak kaku, terutama untuk warga yang telah lama berdomisili di wilayahnya. 

Menurutnya, perangkat RT dan RW sudah mengenal keluarganya sebagai warga tetap, tetapi hal itu tetap tak bisa dijadikan dasar oleh sistem pendaftaran online.

“RT dan RW kami tahu kami sudah lama tinggal di sini. Tapi tetap saja, karena KK belum setahun, anak saya tidak diterima lewat domisili. Kalau begitu, lebih baik saya pakai KK lama saja,” keluh Nani.

Nani semakin kesal dengan aturan terbaru SPMB saat ini, apalagi dua anaknya sudah sekolah di SMPN 6 Batam hingga lulus. 

"Anak pertama sudah tamat, anak yang kedua masih sekolah. Ini adiknya mau daftar justru tak bisa. Jarak rumah dengan sekolah ini dekat kali," katanya. 

Nani juga menyoroti minimnya sosialisasi dari Dinas Pendidikan Batam terkait aturan KK ini. Ia menilai seharusnya ada edukasi yang lebih masif agar masyarakat tidak kebingungan saat proses pendaftaran berlangsung.

Baca juga: Nasib 1.039 Calon Siswa Baru SMPN di Batam Tak Tertampung Sekolah Ditentukan Hari Ini

Masalah serupa ternyata dialami sejumlah orang tua lain di beberapa kecamatan di Batam. Mereka menuntut adanya solusi konkret dari pemerintah, misalnya membuka jalur afirmasi khusus berbasis surat keterangan domisili dari kelurahan atau rekomendasi tokoh masyarakat setempat.

“Kami hanya ingin anak-anak kami tetap bisa sekolah di dekat rumah, bukan harus menempuh jarak jauh karena kendala administrasi,” tambah Nani. (TribunBatam.id/bereslumbantobing)