Baca tanpa iklan
TRIBUNBATAM.id, BATAM - Ratusan tabung elpiji 3 kg diamankan oleh Tim Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Batam dari sejumlah pengecer, Kamis (12/12/2019) lalu.
Tim Disperindag mengamankan sebanyak 540 tabung gas elpiji subsidi 3 kilogram di wilayah Batam Center, Kota Batam, Kepulauan Riau.
Pasca kejadian itu, pihak Pertamina memberikan tanggapannya.
Branch Manager Pertamina Marketing Operation Region (MOR) I wilayah Kepri, Awan Raharjo, mengapresiasi upaya yang dilakukan Disperindag Kota Batam.
“Wah, ini yang memang kita tunggu-tunggu. Karena memang Pertamina tidak akan bisa melakukan penertiban tersebut sendirian,” ujarnya kepada Tribun Batam, Jumat (13/12/2019).
Awan menyebut, atas upaya yang dilakukan Disperindag Kota Batam tersebut, dirinya merasa salut sebab pemerintah daerah sudah semakin baik dalam hal melakukan pengawasan.
• Segera Ganti HP MU, Sejumlah HP Ini Tidak Bisa Gunakan Aplikasi WhatsApp di Tahun 2020
• Ribuan Ibu Ibu Muslimat NU Kini Go Digital, Satu Tahun Pelatihan Gojek Wirausaha
“Luar biasa salut atas upaya-upaya yang dilakukan Disperindag Kota Batam. Kami sangat mengapresiasi dan akan terus bekerjasama dan berkoordinasi dengan Disperindag Kota Batam,” ucapnya.
Awan mengatakan ada banyak modus yang bisa dilakukan oleh pihak pangkalan, sehingga gas elpiji 3 kg bisa sampai dijual bebas oleh pengecer.
“Modusnya elpiji dari pangkalan ke pengecer itu kan bisa bermacam-macam. Bisa dari perseorangan membeli di pangkalan-pangkalan sebanyak 1 per 1 tabung lalu dia kumpul-kumpulkan untuk dijual ke pengecer kan bisa saja,” jelasnya.
Hal tersebutlah yang dinilai Awan sulit bagi Pertamina untuk memonitoring. Sebab banyaknya jumlah pangkalan yang ada di Kepri, termasuk di Kota Batam.
“Oleh karena itu yang dilakukan oleh Disperindag menurut kami sudah tepat, dan kamipun senantiasa berkoordinasi dan berdiskusi dengan Disperindag,” ujarnya.
• Wantimpres Presiden Jokowi Resmi Dilantik, Ada Nama Mantan Menteri dan Mantan Gubernur
• KFC Coffee Hadir di Batam, Tawarkan Aneka Sajian Kopi Andalan
Awan berharap kegiatan yang dilakukan oleh Disperindag tersebut hendaknya bersifat kontinyu atau berkelanjutan.
Jika pangkalan atau agen terbukti dengan sengaja melakukan pelanggaran dalam kasus tersebut, Awan mengatakan Pertamina tentu akan memberikan sanksi.
“Bisa berupa skorsing, pemotongan alokasi, pemutusan hubungan usaha, atau lainnya,” katanya.
Namun, untuk pengecer yang turut memperjualbelikan gas elpiji 3 kg, Pertamina tidak bisa menjangkaunya.
“Kalau pengecer ya tidak bisa dong. Kami tidak bisa menjangkau sampai kesana,” ucapnya.
Disperindag Batam Amankan 540 Tabung Gas Elpiji 3 Kg Dari Pengecer
Sebelumnya, tim Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Batam berhasil mengamankan sebanyak 540 tabung gas elpiji subsidi 3 kilogram di wilayah Batam Center, Batam, Kepri.
Ratusan tabung elpiji 3 kg ini ditahan dari sejumlah pengecer.
Padahal saat ini pendistribusian tabung gas elpiji 3 kilogram harus melalui pangkalan.
"Padahal yang boleh menjual tabung gas tersebut merupakan pihak pangkalan," ujar Kepala Disperindag Kota Batam, Gustian Riau sembari menunjukkan ratusan tabung yang ditahan, Kamis (12/12/2019).
Diakuinya jumlah 540 tabung ini hanya di wilayah Kecamatan Batam Kota saja. Belum lagi kecamatan lainnya.
• Isu Kelangkaan Gas Elpiji, Komisi II DPRD Kota Batam Panggil Disperindag dan Pertamina
Seharusnya, skema penjualan gas elpiji 3 kg, dari agen kemudian ke pangkalan. Lalu didistribusikan kepada masyarakat.
Pantauan Tribun, 540 tabung gas elpiji 3 kilogram ini ditahan di UPTD Metrologi Batam Center.
Ironisnya lagi, pengecer tersebut menjual gas melon itu diatas Harga Eceran Tertinggi (HET).
Terkadang sampai Rp 23 ribu pertabungnya. Padahal harga HET Rp 18 ribu.
"Kondisi ini merugikan masyarakat," katanya.
• Wali Kota Batam Rudi Disindir Politisi, Gegara Gelar Operasi Pasar Gas Elpiji 3 Kg
Gustian menambahkan, pihaknya akan terus melakukan pengawasan ke kecamatan lainnya di Kota Batam. Tidak hanya di Kecamatan Batam Kota.
"Tiap hari ada yang turun," katanya.
Komisi II DPRD Panggil Disperindag dan Pertamina
Komisi II DPRD Kota Batam kembali memanggil perwakilan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Batam dan PT Pertamina. Pertemuan ini berlangsung sebagai Rapat Dengar Pendapat (RDP).
Pertemuan ini dikarenakan keluhan masyarakat terkait kelangkaan gas elpiji subsidi 3 kilogram. RDP dipimpin langsung oleh Anggota Komisi II DPRD Kota Batam, Udin P Sihaloho.
Perwakilan Disperindag, Wawan mengatakan, upaya untuk mengatasi kelangkaan pihaknya turun langsung ke lapangan dan merazia di banyak pengecer.
Seperti di wilayah SMAN 3 hingga Legenda Malaka, pihaknya sudah menyita lebih dari 500 tabung gas elpiji.
Demikian juga di wilayah Sagulung dan sekitarnya.
"Di Batam kita banyak pengecer. Kami juga memberitahukan secara resmi ke Pertamina agen yang dirasa rawan sehingga dilakukan operasi pasar," kata Wawan, Jumat (5/12/2019).
Diakuinya operasi pasar untuk menyetabilkan stok di lapangan. Zonasi bahan bakar tergantung zona massa yang dilayani sehingga tidak merata.
"Terkait beberapa lokasi daerah pemukiman baru, kami meminta bantuan ke kecamatan dan kelurahan dan meminta untuk pengajuan pangkalan," katanya.
Jumlah pangkalan di Batam sebanyak 2000. Terdiri dari 11 zona, diantaranya :
1. Batu Aji 3 agen
2. Sagulung 3 agen
3. Sei Beduk 1 agen Dyah Kerosin Pradana
4. Batam Kota 2 agen
5. Nongsa 1 agen
6. Bengkong 3 agen
7. Lubuk Baja 1 agen
8. Batu Ampar 1 agen
9. Sekupang 1 agen
10. Belakang Padang 1 agen
11. Bulang Galang 1 agen
Selain itu, di seluruh SPBU di Batam ada pangkalan. Untuk kuotanya ditentukan oleh Pertamina.
"Kami hanya mengawasi distribusi. Kuota Batam BPH Migas. Kelangkaan selalu kami monitor, dan beberapa area rawan kami lakukan operasi pasar.
Dari ke 5 tempat ini tingkat keramaian di Sei Beduk. Sagulung kita pikir paling rawan tapi paling sedikit nggak sampai 200 tabung terjual.
Kalau ada wilayah pemukiman yang belum terlayani, silahkan buka pangkalan. RT/RW, lurah daftar daerah yang belum dilayani.
Kemudian dari agen akan melakukan survei," paparnya.
• Anggota Dewan Ini Dapat Kabar, Pemerintah Bakal Cabut Subsidi Gas Elpiji 3 Kg
Sementara itu, Sales Branch Manager Pertamina Kepri, William mengatakan gas elpiji berasal dari Tanjung Uban. Kemudian didistribusikan dengan kapal tongkang.
"135 ton per hari. Pengangkutan dilakukan setiap hari ke SPBE. Kami punya kapasitas di setiap SPBE. Usaha mikro omset tidak boleh lebih dari 300 juta setahun atau 50 juta sebulan," katanya.
Sementara itu, realisasi di Batam sebanyak 35.800 per hari. Pangakalan 17 tabung per hari. Kuota untuk tahun 2019 sebanyak 34974 ton. Namun hingga 30 November, yang masih digunakan sebanyak 32921 ton.
"Hingga November agen 250 pangkalan. Ini berbanding lurus dengan jumlah pangkalan," kata William.
Diakuinya isu kelangkaan dari 2 bulan sebelumnya, ada keterlambatan pengiriman tongkang setengah hari ke SPBE. Hal ini bisa jadi di satu pangkalan terus diberitakan jadi kelangkaan.
• Gas Elpiji di Batam Langka? Ternyata Ini Sebabnya Kata Disperindag;Kuota Gas Masih Cukup
"Kecuali kalau 1 wilayah. Efeknya kepanikan warga dari pemberitaan. Yang awalnya mereka beli 1 tabung seminggu jadi nyetok 4 tabung daripada nggak kebagian tabung Minggu depan. Temporary.
Satu hari seratus habis ini kan patut dicurigai. Dan ini dimanfaatkan oleh pengecer memanfaatkan keuntungan dengan mencari keuntungan. Ini sudah kami sidak dan kami sita tabungnya. Inikan ilegal," paparnya.
Anggota Komisi II DPRD Kota Batam, Udin P Sihaloho menegaskan pihaknya tak ingin ada agen non subsidi merangkap jadi agen subsidi. Sebanyak 10 agen penyalur non subsidi.
"Kalau kita bisa pangkas subsidi ini. Gas ini subsidi. Kalau gas ini semakin banyak dikeluarkan dan didistribusikan otomatis subsidi kita makin berat. Yang kami ambil jatah pangkalan dikurangi. Kita masuk kantong terus itulah yang dioperasikan. Satu pangkalan dipotong 10 tabungan udah lumayan," katanya.
Kuota di satu pangkalan dipotong. Beberapa titik SPBU menjual gas kenapa tidak ditimpakan disitu saja.
• Disperindag dan Pertamina Gelar Operasi Pasar Gas Elpiji 3 Kg, Ini 3 Tempatnya
Sementara itu, Komisi II DPRD Kota Batam, Azhari David Yolanda menegaskan pihaknya tidak ingin ada monopoli.
"Kami temui di lapangan dalam satu keluarga bisa punya beberapa. Apabila dia memonopoli di satu kecamatan maka terjadilah kelangkaan tersebut. Kalau dia pendam itu juga bisa terjadi kelangkaan.
Ini kan perkara kuota. Libatkan kami untuk melakukan pengawasan secara menyeluruh," kata David.
Di tempat yang sama, Anggota Komisi II DPRD Kota Batam, Putra Yustisi Respaty menyesalkan operasi pasar dilakukan di depan rumah pemenangan salah satu kandidat calon pemilihan kepala daerah 2020 mendatang.
Ia berharap adanya operasi pasar ini tidak dimanfaatkan.
"Strategis sekali dilakukan di tempat pemenangan. Sudah memasuki tahun pemilu ditempatkan di tempat pemenangan. Jangan sampai tujuan yang sudah bagus ini dinodai dengan unsur-unsur begitu.
Pertamina merasakan juga ada yang janggal. Kalau memang begitu untuk masyarakat, ya untuk masyarakat saja. Saya tidak setuju dengan hal seperti ini," katanya.
Menurutnya, operasi pasar ini tidak lagi murni. Dikatakan, Kelurahan Bulian itukan luas. Dia meminta jangan sampai hal seperti ini ditunggangi oleh kepentingan politik yang tidak fair.
(tribunbatam.id/Nabella Hastin Pinakesti/Roma Uly Sianturi)