Baca tanpa iklan
"Saya sudah cek kontribusi PAD di daerah, laut tidak ada hubungan dengan APBD.
Lalu laut untuk siapa, dan siapa yang menikmati," tutur Bahtiar Kamis (29/10/2020).
Bahtiar juga menyoroti minimnya kontribusi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) maupun Free Trade Zone (FTZ) bagi APBD Kepri.
Baca juga: Warga Desa Piabung Anambas Tunda Ekspor Bilis ke Jepang Gegara Pandemi Covid-19
Baca juga: Investor Jakarta Lirik Perikanan Anambas, Jalin Kerja Sama dengan BUMD Provinsi & DP3 Anambas
Menurutnya, investasi bernilai puluhan hingga ratusan triliunan Rupiah di daerah tersebut belum berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
"Menurut saya masih banyak warga yang susah, bahkan untuk beli masker saat pandemi COVID-19 saja sulit.
Belum lagi angka pengangguran yang mencapai 60 ribu orang," ujarnya.
Bahtiar tak menampik, jika investasi di Kepri cukup baik. Tapi tidak berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi rakyat.
Pihaknya berkomitmen menuntaskan sejumlah permasalahan ekonomi yang terjadi di wilayah tersebut.
Kepri menurutnya, memiliki banyak peluang ekonomi namun belum dikelola secara optimal.
Selama 71 hari menjabat Pjs Gubernur Kepri, ia upayakan menuntaskan persoalan di Kepri, orientasinya tentu demi kepentingan masyarakat umum.
"Harapan kita, ekonomi rakyat di bidang perikanan juga maju. Sehingga, menciptakan masyarakat yang sejahtera," tambah Bahtiar.
Nilai APBDP Kepri
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) Provinsi Kepri disahkan Rp 3,929 Triliun.
Dalam sidang paripurna DPRD Kepri, pengesahan nilai APBDP Provinsi Kepri ini terdiri dari rencana penerimaan daerah yang diproyeksikan Rp 3,525 Triliun.
Rinciannya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 1,165 Triliun.
Dana perimbangan sebesar Rp 2,321 Triliun, dan lain lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 36 Miliar.