Baca tanpa iklan
"Pasti, pasti akan kami gelar RDP," ungkapnya.
Baca juga: UMK Batam 2022 Segera Dibahas, Pengusaha Berharap Tak Ada Demo Buruh
Baca juga: DLH Batam Beri Sanksi Administrasi ke PT Pegatron soal Limbah B3
Terpisah, Kepala Dinas Tenaga Kerja (Kadisnaker) Batam, Rudi Sakyakirti mengungkapkan, pengawasan terhadap TKA sendiri menjadi wewenang Disnaker Provinsi Kepri.
"Kami hanya pembinaan saja," ujarnya kepada Tribun Batam.
Puluhan karyawan PT. Pegatron Technology Indonesia memilih untuk menggelar demonstrasi secara spontan, Rabu (22/9/2021).
Wakil Sekretaris DPC LEM SPSI Batam, M. Sarbani mengatakan, permasalahan di perusahaan tersebut sebetulnya sudah sangat kompleks.
Sehingga, lanjut Sarbani, para pekerja meminta agar manajemen menerbitkan peraturan perusahaan.
"Selain itu, tuntutan mereka (pekerja) selanjutnya adalah meminta dipulangkannya tenaga kerja asing (TKA) yang dianggap tidak berkompeten," tegas Sarbani saat ditemui Tribun Batam.
Tidak hanya itu, Sarbani mengungkapkan jika tuntutan lain adalah agar manajemen tidak mengintimidasi serikat pekerja di sana.
Selain itu, tuntutan selanjutnya adalah agar pemotongan upah tidak dilakukan secara semena-mena.
"Juga jangan mendiskriminasi pekerja wanita. Ada laporan, saat pekerja perempuan hamil, perusahaan memintanya untuk resign," katanya lagi.
Baca juga: DLH Batam Cek Limbah B3 PT Pegatron Technology Indonesia, Kabid: Temuan Kita Laporkan ke Pimpinan
Baca juga: Pegatron Borong 10% Saham Sat Nusapersada Batam, Abidin Hasibuan: Hubungan Kami Lebih Baik
Pihaknya merangkum, ada sebanyak 22 persoalan di PT Pegatron Technology Indonesia sendiri yang masuk ke mereka.
Oleh sebab itu, kata dia, puluhan pekerja itu pun dibuat geram dan bertindak secara spontan untuk demonstrasi tersebut.
Di sisi lain, Sarbani mengatakan bahwa Pimpinan Unit Kerja (PUK) serikat pekerja di sana juga sudah beberapa kali melakukan perundingan dengan pihak manajemen.
Akan tetapi, tidak ada respons berarti dari pihak perusahaan.
KADISNAKER Batam Anggap Lumrah, Asal...