TAG
Uang Wajib Tahunan
-
Wali Kota Batam yang juga Kepala BP Batam Amsakar Achmad belum mau bicara soal UWTO. Ia akan menyampaikan hal itu saat aksi buruh besok
Rabu, 27 Agustus 2025
-
Menurut Rikson, UWTO pada dasarnya biaya sewa lahan negara yang dipungut BP Batam. Namun ironisnya, warga juga tetap diwajibkan membayar PBB
Senin, 25 Agustus 2025
-
Warga Batam merasa seolah dijajah. Rumah-rumah yang dihuni puluhan tahun tak lepas dari beban tagihan PBB dan UWTO.
Senin, 25 Agustus 2025
-
Tokoh masyarakat Kepri Sirajudin Nur dorong penghapusan UWT bagi masyarakat Batam. Ia menyebut penerimaan UWT untuk rumah tinggal kecil
Senin, 25 Agustus 2025
-
Ramai lagi soal UWTO Batam. Artikel kali ini membahas tentang Uang Wajib Tahunan alias UWT yang harus dibayar warga Batam ke BP Batam.
Senin, 25 Agustus 2025
-
Permintaan sejumlah pengusaha soal masa tenggang UWT BP Batam dikritik anggota DPRD Kepri, Onward Siahaan. Berpotensi percaloan lahan?
Kamis, 5 Agustus 2021
-
Usulan yang disampaikan HKI Kepri kepada pemerintah, menurutnya akan membuta industri di Batam lebih enjoy, apalagi dalam kondisi pandemi Covid-19.
Selasa, 23 Maret 2021
-
BP Batam hingga saat ini masih menjalankan tugasnya, memungut Uang Wajib Tahunan (UWT) atas lahan di Batam. Termasuk untuk lahan permukiman seluas di
Sabtu, 27 Juli 2019
-
Polemik Permasalahan Uang Wajib Tahunan (UWT) dikota Batam masih belum ada kejelasan.
Badan Pengusahaan (BP) Batam hingga saat ini masih menjalankan
Jumat, 26 Juli 2019
-
BP Batam hingga saat ini masih menjalankan tugasnya, memungut Uang Wajib Tahunan (UWT) atas lahan di Batam. Termasuk untuk lahan permukiman seluas di
Jumat, 26 Juli 2019
-
Lukita mengatakan, pendapatan dari UWT itu digunakan untuk membangun sejumlah infrastruktur di Batam, termasuklah untuk pembersihan
Kamis, 8 Maret 2018
-
Penghapusan UWT itu bukan di tangan kami. Apapun keputusannya, BP Batam tak punya kewenangan untuk menentukannya
Rabu, 7 Maret 2018
-
Tujuannya agar tidak terjadi permasalahan dikemudian hari dan menimbulkan kekisruhan lagi, seperti Perka sebelumnya, yang diprotes masyarakat
Minggu, 1 Januari 2017
-
Pelayanan terkait izin lahan di BP Batam tampaknya tak lama lagi akan kembali normal.BP Batam akan terbitkan Perka baru terkait UWT bulan ini.
Minggu, 1 Januari 2017
-
Tarif baru sedang kita susun. Kemarin itu kan baru persentasenya. Yang bisa kita pakai bukan SK Pak Darmin, tapi SK Kepala BP Batam
Selasa, 27 Desember 2016
© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved
