Komnas Perempuan Soroti Kasus Baiq Nuril: Apa MA Tidak Baca Aturan yang Dibuatnya Sendiri?

Apa, ya, tidak cukup jeli atau barangkali memang tidak dibaca, ya, permanya sendiri. Kan peraturan mereka sendiri (yang buat), harusnya sudah dibaca.

Kompas.com
Baiq Nuril bertemu Menkumham Yassona Laoly, Senin (8/7/2019), berharap mendapat amnesti dari Presiden Joko Widodo setelah upaya hukumnya ditolak Mahkamah Agung 

TRIBUNBATAM.ID, JAKARTA - Kasus Baiq Nuril kembali menjadi sorotan setelah Peninjauan Kembali (PK) ditolak oleh Mahkamah Agung.

Alhasil, Presiden Joko Widodo berencana akan mengeluarkan kewenangannya untuk memberikan amnesti atau pengampunan kepada Baiq Nuril.

Namun, Komisioner Komnas Perempuan, Sri Nurherwati menyayangkan Mahkamah Agung ( MA) yang dinilainya tidak arif dalam membuat keputusan.

Semestinya, kata Komnas Perempuan, MA menggunakan Peraturan Mahkamah Agung ( Perma) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, dalam mengadili kasus Baiq Nuril.

PK Ditolak Mahkamah Agung, Jokowi Akui Perhatiannya Sejak Awal Terhadap Kasus Baiq Nuril

PK Ditolak Mahkamah Agung, Jokowi Segera Bahas Amnesti Untuk Baiq Nuril

PK Baiq Nuril Ditolak Mahkamah Agung, Ini Satu-satu Jalan Baginya Agar Bebas dari Hukuman

Trauma Lihat Ruang Tahanan, Baiq Nuril Menangis Saat Jalani Sidang PK

Menurut dia, seharusnya MA menggunakan peraturan tersebut terhadap perempuan dalam segala situasi, bukan hanya sebagai korban karena dalam aturan tersebut jelas tertulis, untuk perempuan yang berhadapan dengan hukum.

"Perma ini harus digunakan baik sebagai saksi, korban, dan ketika dia duduk sebagai terdakwa. Artinya, perma ini seharusnya dilakukan untuk segala situasi bukan hanya sebagai korban," kata Sri saat ditemui di Gedung Komnas Perempuan, Jakarta, Senin (8/7/2019).

Ke depan, kata dia, perlu adanya peraturan turunan agar Perma itu dapat diimplementasikan.

"Di dalam permanya cukup jelas, jadi harus ada turunan di dalam SOP-nya supaya terimplementasi peraturan itu," ujarnya.

Sri juga mempertanyakan, apakah MA membaca dan memahami peraturan yang telah dibuat sendiri.

"Apa, ya, tidak cukup jeli atau barangkali memang tidak dibaca, ya, permanya sendiri. Kan peraturan mereka sendiri (yang buat), harusnya sudah dibaca. Kita berasumsi harus seperti UU, ketika diundangkan semua orang harus tahu," kata Sri.

Halaman
1234
Editor: Alfian Zainal
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved