Hari Polwan 1 September 2020 - Sejarah Terbentuknya Polwan di Bukittinggi, 6 Wanita Ini Perintisnya

"Bulan Januari 1950 dengan adanya instruksi dari Kepala Cabang Jawatan Kepolisian Negara untuk Sumatera, para Polwan itu berkumpul kembali di Bukittingi untuk melanjutkan pendidikan hingga dilantik pada tahun 1951," jelasnya.

Awalnya, Polwan didirikan dengan tujuan untuk membantu penanganan dan penyidikan terhadap kasus kejahatan yang melibatkan kaum wanita baik sebagai korban maupun pelaku kejahatan.

Kini tugas Polwan di Indonesia terus berkembang tidak hanya menyangkut masalah kejahatan wanita, anak-anak dan remaja, narkotika dan masalah administrasi bahkan berkembang jauh hampir menyamai berbagai tugas Polisi prianya.

"Dewasa ini adalah tantangan amat serius Korps Polisi Wanita untuk lebih berperan dan membuktikan eksistensinya di tubuh Polri. Kapolri Tito Karnavian pun menginginkan Kepolisian Wanita Republik Indonesia menjadi ujung tombak revolusi di tubuh Polri," katanya.

Polwan juga diberikan kepercayaan menduduki jabatan strategis, seperti wakapolda, serta Wakapolres, Kapolsek, dan kasat di tingkat Polres.

"Peran polisi wanita dalam institusi Porli membuktikan, polisi wanita mampu bersaing dalam memberikan kinerja dalam kerjanya. Jadilah Polwan yang moderen, dan terpercaya. kepada seluruh polisi wanita teruslah mengasah diri, dan berikan yang terbaik kepada masyarakat dan institusi Polri," katanya. (dra)

Latar belakang dibentuknya polwan

Dalam salah satu koleksi Pusat Sejarah Polri 2014 yang berjudul  Polisi Wanita dalam Lintasan Sejarah Polri", diceritakan, pasca negara baru merdeka , rakyat krisis akan pendidikan.

Tidak banyak rakyat, termasuk kaum kepolisian, yang memiliki latar pendidikan baik.

Kinerja polisi masih sangat dipengaruhi oleh karakter kerja polisi zaman penjajahan yang keras dan berjarak dengan rakyat.

Namun, pemerintah pada masa itu tahu bahwa sikap keras seperti itu tidak bisa terus diterapkan.

Agar kepercayaan terhadap polisi bisa didapatkan, polisi perlu membangun karakter ramah dan dekat pada rakyat.

Masalah semakin muncul ketika banyak wanita dari Singapura yang melakukan pelarian ke wilayah pemerintahan Indonesia.

Sebelum diperbolehkan masuk, mereka harus melalui pemeriksaan badan terlebih dahulu.

Akan tetapi, mereka menolak dengan keras untuk diperiksa secara keseluruhan oleh polisi laki-laki.