Kemendagri Tunjuk Lingga Rujukan SIPD se-Indonesia, Mendagri Tito Karnavian Beri Atensi

LINGGA, TRIBUNBATAM.id - Bupati Lingga Muhammad Nizar bangga.

Kabupaten Lingga yang kini dipimpinnya dipilih Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menjadi rujukan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) untuk kabupaten/kota se-Indonesia oleh Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri.

Hal tersebut disampaikannya langsung kepada Mendagri, Tito Karnavian yang hadir pada kunjungan kerja ke Provinsi Kepulauan Riau, bersama seluruh Forkopimda Kepulauan Riau di Hotel Marriot Batam baru-baru ini.

Kabupaten Lingga termasuk dari 21 Kabupaten/Kota se-Indonesia yang menggunakan full SIPD dan menjadi binaan Kemendagri untuk menjadi Role Model SIPD se-Indonesia.

"Terima kasih kepada Mendagri karena dipilihnya Kabupaten Lingga menjadi salah satu rujukan pemerintah daerah Kabupaten dan Kota untuk SIPD penatausahaan keuangan daerah," kata Nizar.

Baca juga: Sejarah Lapangan Hang Tuah di Daik Lingga, Sempat Jadi Pusat Kota di Zaman Kesultanan

Baca juga: 3 Camat Masuk Radar Anak Gubernur Kepri, 174 ASN Dapat Restu Kemendagri

Secara statistik SIPD, Kabupaten Lingga mengalami kemandirian sistem SIPD.

Nizar menjelaskan, sejak SIPD muncul hingga sekarang dari pelaporan, penganggaran hingga proses selanjutnya, pemerintah Kabupaten Lingga, sudah melakukan full menggunakan SIPD.

Walaupun, dia mengakui dalam perjalanan masih ada kendala, namun dibackup dari SIMDA.

Dan selanjutnya untuk penatausahaan laporan setiap bulan ke SIPD Kemenkeu belum terintegrasi.

Mantan Ketua DPRD Lingga ini berharap, hal tersebut dapat dipercepat sehingga daerah tidak lagi telat setiap bulannya menyampaikan laporan keuangan.

Mengingat dampak terlambat melaporkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) konsekuensi pada penundaan Dana Alokasi Umum (DAU).

"Untuk SIPD ini memang akuntansi pelaporan Kabupaten Lingga meminta pendampingan langsung dari Kemendagri untuk LKPD 2021," jelas pria 39 tahun ini.

Mendagri Tito Karnavian pada saat itu menunjukan langsung Agus Fatoni, Kepala Badan Litbang Kemendagri yang kebetulan ikut hadir pada pertemuan tersebut, untuk melakukan pendampingan terkait.

Baca juga: Pesan Menohok Dirjen Kemendagri ke Kadisdukcapil, Pindah Domisili Tak Perlu Surat Pengantar RT/RW

Baca juga: 15.000 Warga Kepri Divaksin Booster saat Launching, Mendagri Puji Antusias Warga

Arahan Mendagri direspon cepat oleh mantan Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri ini, dan bersedia memberikan asistensi serta pendampingan untuk Kabupaten Lingga.

"Lingga sangat aktif dan kami siap memberikan asistensi serta lakukan pendampingan," kata Agus Fatoni.

PEMKAB Lingga ke BPJN Kepri

Bupati Lingga Muhammad Nizar dan tim sebelumnya berkunjung ke kantor Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Kepri di Kota Batam, Rabu (12/1/2022).

Kedatangan Nizar itu untuk memperkuat program-program kegiatan, yang menjadi wewenang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di wilayah Lingga.

Pada kesempatan itu, Nizar melaporkan terkait rencana penataan pedestrian trotoar di Kota Dabo, yang sudah dilakukannya FGD bersama tokoh dan perwakilan masyarakat, beberapa waktu lalu di Gedung Daerah.

Selain itu, kedatangannya juga dalam upaya menjemput anggaran di Kementerian PUPR melalui BPJN Kepri pada APBN 2023.

Berapa usulan yang disampaikan, yakni tentang penataan dua kota di Kabupaten Lingga.

Seperti usulan penataan trotoar Kota Daik, mulai dari simpang Dealer Honda menuju Laman Hang Tuah.

Penataan tersebut dipandang perlu, karena mengingat Kota Daik yang notabene sebagai pusat pemerintahan.

Baca juga: Karimun dan Lingga Tunggu Arahan Pusat ke Pemprov Kepri Soal Vaksinasi Booster

Baca juga: Kondisi Tugu Cangkul Ikon Lingga Bikin Prihatin dan Rawan Roboh, Buntut Kasus Korupsi

Selanjutnya usulan kelanjutan penataan trotoar Kota Dabo, mulai dari Wisma Ria menuju Bandara Dabo.

Sebagaimana diketahui pada tahun 2022, Kementerian PUPR lewat BPJN Kepri menganggarkan sebanyak Rp 1 miliar untuk penataan trotoar.

Dimulai dari titik nol kilometer di Bundaran Taman Dabo sampai ke Wisma Ria.

"Sinkronisasi beberapa usulan daerah dengan peluang ketersediaan angggaran APBN. Kami berharap ada kucuran dana APBN yang diperuntukkan untuk Kabupaten Lingga.

Mudah-mudahan untuk DED penataan trotoar di kota Daik dan kelanjutan trotoar di Kota Dabo dapat terselesaikan pada APBP-P 2022 ini," papar Nizar.

Pemerintahan Nizar-Neko saat ini memang tengah fokus pada pembangunan.

Sempat terkendala pandemi satu tahun belakangan, tahun 2022 adalah waktu mereka untuk membenah Kabupaten Lingga dengan berbagai upaya.

Namun keduanya perlu mendapat dukungan dari seluruh masyarakat Kabupaten Lingga.

Tahun 2022 ini, pemerintah daerah tengah serius pada penataan kota.

Mulai dari upaya dan rencana penataan Laman Hang Tuah yang bakal dipusatkan sebagai alun-alun kota Daik, dan rencana penatan trotoar di kawasan Bundaran Taman Kota Dabo.

Selanjutnya upaya-upaya itu terus berkelanjutan, dengan serangkaian usulan-usulan prioritas yang disampaikan ke kementerian terkait.

Baca juga: Lomba Kritik Pemerintah Lewat Pantun, Wabup Lingga Serahkan Hadiah ke Pemenang

Baca juga: Neko Tiba-tiba Turun ke Jalan Bawa Petugas Damkar dan Satpol PP Lingga, Ada Apa?

"Terima kasih kepada BPJN atas anggaran yang telah dibantu dalam penataan trotoar Kota Dabo ditahun ini.

Semoga ke depannya dapat terus berlanjut sebagaimana usulan yang telah disampaikan," harap Nizar.

Hal yang sama diutarakan Plt Kepala Dinas PUPR Kabupaten Lingga, Novrizal.

Secara teknis, dia mengatakan dasar pemikiran tercetus penataan trotoar Kota Dabo, selain padatnya mobilitas, pemerintah daerah juga ingin menunjukkan identitas suatu kota, terkhusus Dab Singkep.

"Mungkin ini bisa terwujud, bahwa masyarakat dari luar bisa tau, oh ini kota Dabo, oh ini kota Dabo.

Karena dari tahun ke tahun, kota ini begini saja. Dan insyaallah kami ingin ada suatu yang berubah. Maka ada rencana penataan trotoar dalam bentuk kawasan," kata Novrizal.

Dinas PUPR juga melakukan kerja sama dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Perkim) Kabupaten Lingga, dalam penataan Laman Hang Tuah.

"Dalam penataan Laman Hang Tuah, kami mengusulkan konsep kekinian namun tidak lepas dari nilai sejarah.

Semisalnya dalam bentuk relief-relief perjalanan kota Daik, dari masa dulu hingga sekarang atau dalam bentuk ornamen melayu," jelas dia.

Baca juga: Talam Sehidang Komunitas Kumpul Sepekan Pukau Warga Lingga, Lestarikan Budaya Melayu

Baca juga: TNI AL Dabo Singkep Kerahkan Prajurit Periksa Penumpang di Pelabuhan Roro Jagoh Lingga

Tahun 2022 ini, pembangunan di Lingga yang sudah masuk pada agenda kerja BPJN, selain trotoar yakni pembangunan Jembatan Sergang Darat dan pembangunan jembatan gantung antara Desa Pekaka dan Desa Kerandin.

Kemudian yang masih bersifat usulan selain penataan kota, juga usulan peningkatan jalan ke pelabuhan Sungai Tenam.

Sementara Kepala BPJN Kepri, Faisal menjelaskan terkait beberapa usulan yang disampaikan tadi, pihaknya segera menindaklanjuti.

Namun harus dengan mekanisme, prosedur dan proses.

Sebab dia melanjutkan, wewenang BPJN selain melaksanakan program-program baru, setiap tahun ada tugas rutin berupa pemeliharaan jalan nasional.

"Pada intinya BPJN mendukung dan berupaya menindaklanjuti usulan-usulan pemerintah Kabupaten Lingga. namun tentunya memerlukan proses. Saat ini program 2023 sudah selesai turun ke lapangan dan DED," jelasnya.(TribunBatam.id/Febriyuanda)

Baca juga Berita Tribun Batam lainnya di Google

Berita Tentang Lingga