Dua Paslon Pilkada Batam 2024 Berlatar Belakang Melayu dan Tantangan Kebudayaan

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Dua bakal pasangan calon (paslon) di Pilkada Batam 2024 memiliki latar belakang Melayu.

Keduanya dianggap mampu menarik pemilih Melayu sekaligus tuan di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).

Baik Amsakar Achmad dan Hardi Selamat Hood bakal tebar pesona untuk mendulang suara di Pilkada Batam 2024.

Namun, tantangan utama bagi kedua kandidat adalah bagaimana mereka akan mengintegrasikan kebudayaan Melayu ke dalam kebijakan dan perencanaan daerah.

Dosen dari Stisipol Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang, Rendra Setyadiharja mengatakan, penting untuk memahami kebudayaan tidak hanya sekadar tari-tarian, puisi atau rumah adat.

Perspektif budaya menurutnya jauh lebih luas.

"Kalau kita kembali ke makna awalnya kan budaya itu adalah hasil dari pemikiran setelah manusia itu ada selama dia berpikir maka dia melahirkan kebudayaan," ujarnya dalam program Mata Lokal Corner (MLC) Tribun Batam, Kamis (12/9). 
 
Dalam pendekatan sosiologis, budaya itu lahir dari perilaku-perilaku jadi kebiasaan-kebiasaan. 

Sehingga budaya-budaya yang di lembaga yang jadi adat istiadatkan begitu stratanya.

Rendra menyampaikan bahwa untuk mengkonkretkannya dalam kebijakan publik adalah sebuah tantangan berat bagi kedua paslon.

Dalam penjelasannya Pemerintah Indonesia sendiri telah menetapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Kemajuan Kebudayaan untuk memastikan bahwa kebudayaan tidak hanya menjadi wacana, tetapi juga kebijakan konkret. 

Baca juga: LAM Batam Sikapi Pilkada 2024, Serukan Persatuan Tetap Terjaga

"Untuk melaksanakannya mencakup perencanaan dalam dokumen seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), jangka panjang, dan Pokok-Pokok Kebudayaan Daerah (PPKD)," sebutnya.

Dalam hal ini, ia ingin memastikan seberapa serius kedua pasangan calon ini dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut.

"Kalau kedua pasangan calon hanya sekedar lip service tanpa tindakan konkret, mereka tidak melalukan perubahan. Padahal, mereka perlu membuat dokumen perencanaan seperti PPKD. Bagaimana budaya di daerah itu dikembangkan dimasukkan dan dokumen perencanaan yang yang ujung-ujungnya ya anggaran," ungkapnya.

Kebudayaan menurutnya bukan hanya sebatas retorika saja.

Tetapi memerlukan tindakan nyata dalam perencanaan dan anggaran daerah.

Baca juga: Kata Budayawan Batam Jelang Pilkada 2024, Budaya Belum Jadi Prioritas Utama