Polemik Lahan Teluk Bakau, Komisi I DPRD Batam Agendakan RDP Selasa Siang Ini

Laporan Wartawan Tribun Batam, Ucik Suwaibah 

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Komisi I DPRD Kota Batam mengagendakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait polemik Teluk Bakau, Batu Besar, Nongsa, pada hari ini, Selasa (17/12/2024).

RDP tersebut dijadwalkan untuk membahas permasalahan yang belum terselesaikan di wilayah tersebut.

Anggota Komisi I DPRD Kota Batam, M. Fadhli saat dikonfimasi menyampaikan RDP akan dilaksanakan jam 2 siang.

"Iya. Kami telah mengundang pihak-pihak terkait. Dijadwalkan jam 2 siang," ujar M. Fadli saat dikonfirmasi Tribun Batam. 

Pihaknya akan mendengarkan keterangan dari seluruh pihak yang terlibat, agar ada kejelasan dan penyelesaian yang tepat.

Dalam RDP ini, pihak DPRD akan memanggil sejumlah pemangku kepentingan, termasuk perwakilan masyarakat, pengusaha, mahasiswa serta instansi terkait. 

Sementara itu, pada Senin (16/12) kemarin Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam melalui Komisi Penilai Madal mengundang berbagai pihak terkait permasalahan Teluk Bakau. 

Baca juga: Sengketa Lahan Teluk Bakau Belum Tuntas, DPRD Batam Bakal Jadwalkan Ulang RDP

Dimana dalam undanganya rapat tersebut membahas dokumen AMDAL dan RKL-RPL PT Tritunas Prakarsa.

Namun sebelum dimulainya rapat, suasana sempat memanas di area hotel yang menjadi tempat kegiatan. 

Ketua RW 09, Teluk Bakau Batu Besar, Nongsa, Diki mengatakan masyarakat yang datang ingin menyampaikan aspirasinya dalam pertemuan tersebut namun dibatasi.

"Jadi ada sekitar 10 lebih orang. Pada intinya mereka menghadiri ini untuk menyampaikan keluh kesah terkait dengan lingkungan yg ada disana," kata Diki.

Pembatasan akses warga juga dilakukan dengan alasan mencegah terjadi kericuhan. 

Perwakilan dari Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) cabang Batam, Andre Sena saat dikonfimasi juga mengungkapkan kekecewaannya.

Baca juga: Sengketa Lahan Teluk Bakau Belum Tuntas, DPRD Batam Akan Jadwalkan Ulang

Saat menghadiri undangan DLH dan perusahaan, terjadi keterlambatan acara, dan warga serta mahasiswa tidak diizinkan ikut serta dalam diskusi. 

"Kita tahu bersama kami menghadiri undangan, sempat terjadinya keributan di swisbell karena diundangan pukul 8.30 tapi sampe pukul 11 acara belum dimulai," ujar Andre.

Ia juga mempertanyakan kenapa belum mulai, namun responnya tak sesuai harapan.

"Koordinator kami yang diluar mengatakan para RW dipanggil ke luar untuk berdiskusi, sementara kami di dalam. Koordinator kami mendengar ada bisikan bahwa perusahaan tidak ingin mahasiswa atau warga Teluk Bakau hadir dalam pertemuan ini," katanya lagi.

Maka dsri itu karena belum adanya titik terang, ia mengancam akan menggelar aksi besar-besaran di DLH dan perusahaan sebagai respons terhadap perlakuan tersebut. 

Diberitakan sebelumnya, Polemik ganti rugi lahan warga Teluk Bakau, Nongsa, terus berlanjut. 

RDP yang digelar Komisi I DPRD Kota Batam untuk membahas masalah tersebut belum mencapai penyelesaian. 

Salah satu penyebabnya adalah ketidaksesuaian pihak perusahaan yang diundang dengan perusahaan yang seharusnya hadir.

Anggota DPRD Kota Batam, Muhammad Fadhli, mengungkapkan bahwa perusahaan yang hadir dalam RDP tidak memiliki legalitas hukum yang jelas. 

"Perusahaan yang kita undang tidak sesuai dengan PT yang mendapat alokasi lahan. Perusahaan yang hadir legalnya tidak berbadan hukum," ujarnya.

Menurut data BP Batam, lahan tersebut dialokasikan kepada PT Citra Tri Tunas, namun permohonan RDP dari masyarakat menyebutkan bahwa lahan tersebut terkait dengan PT Citra Buana Perkasa. 

Permasalahan ini masih terkait dengan uang ganti rugi kepada warga yang dinilai belum sesuai.

(Tribunbatam.id/Ucik Suwaibah)