Tiga Fraksi DPRD Anambas Tanggapi Perubahan APBD 2025

TRIBUNBATAM.id, ANAMBAS - Tiga fraksi DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas telah menyampaikan pandangan umum terhadap Ranperda Perubahan APBD tahun 2025 pada Kamis (24/7/2025).

Dari penjelasan penyampaian Ranperda oleh Bupati Kepulauan Anambas sebelumnya, tiga fraksi menyatakan setuju untuk dibahas ke tingkat selanjutnya menjadi Perda.

Kendati demikian, ada beberapa catatan yang dikemukakan para fraksi terhadap Ranperda tersebut.

Syamsil Umri, Juru bicara Fraksi Perjungan Nasional Bintang Kebangkitan Sejahtera (PNBKS) menekankan pentingnya sinergi antara program APBD murni dan APBD perubahan agar tidak terjadi upaya penambalan untuk kekeliruan perencanaan.

"Perubahan APBD 2025 ini masih didominasi anggaran untuk infrastruktur umum. Sebaiknya rasionalisasikan ke aspek utama seperti pendidikan, kesehatan dan sosial," ujar Syamsil Umri.

Dibidang pendidikan, pihaknya mendesak Bupati Kepulauan Anambas untuk lebih atensi terhadap sarana dan prasarana dan peningkatan kualitas guru dibanding fasilitas infrastruktur rehab gedung maupun kelas.

"Hasil evaluasi kami di lapangan, masih ada sekolah di Anambas ketika ingin mencetak lembar kerja harus antre, ketika ingin menggunakan proyektor harus antre. Kami minta pemerintah daerah beri perhatian lah dalam hal ini, jangan justru lebih konsen pada pembangunan fisik terus," terangnya.

Selain itu, Fraksi PNBKS mengingatkan untuk dipastikannya tenaga guru dan tenaga kesehatan pasca pengangkatan PPPK antara formasi dengan kebutuhan daerah.

"Di beberapa sekolah kami menjumpai masih adanya yang belum memiliki guru. Ini perlu penataan kembali dengan kebijakan agar dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat," jelasnya.

Di bidang kesehatan, pihaknya turut mendesak supaya tidak terulang kembali habisnya keersediaan obat baik di Puskesmas maupun di Rumah Sakit.

"Jangan sampai masyarakat atau pasien yang berobat harus beli obat lagi ke apotik dan persoalan rujukan itu harus segera diselesaikan," kata Syamsil Umri.

Sementara itu, juru bicara Fraksi Persatuan Pembangunan Indonesia Raya (PPIR) Linda mengatakan, pihaknya sependapat dengan upaya pemerintah daerah sebelumnya yang ingin melunasi beban hutang jangka pendek atas pekerjaan tahun sebelumnya.

Kemudian pihaknya juga mendorong agar belanja pegawai dan belanja sosial yang menopang hajat masyarakat dan perekonomian dapat lebih dioptimalkan.

"Seperti pembayaran TPP ASN harus dibayarkan tepat waktu dan tuntas. Jika ini terhambat akan terdampak pada turunnya daya beli dan daya dukung ekonomi mikro," ujarnya.

Mengingat kemajuan global saat ini, pihaknya turut mendorong pemerintah daerah melakukan intensifikasi dan ektensifikasi pendapatan asli daerah (PAD) dengan menciptakan inovasi berbasis elektronik (digital).