SF Hariyanto Bantah Tudingan Laporkan Abdul Wahid Gubernur Riau, Ngaku Tak Tahu Ada OTT KPK

TRIBUNBATAM.id - Wakil Gubernur Riau SF Hariyanto buka suara terkait tudingan yang menyebut dirinya melaporkan Gubernur Riau Abdul Wahid pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Seperti diketahui, Abdul Wahid terjaring operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh KPK, pada Senin (3/11/2025).

Abdul Wahid diduga meminta "jatah preman" atau Japrem kepada sejumlah Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas PUPR Provinsi Riau.

Karena kasus tersebut, Abdul Wahid bersama dua orang lainnya, Kadis PUPR Riau, M Arief Setiawan dan Staf Ahli Gubernur Riau, Dani M Nursalam ditetapkan menjadi tersangka.

Setelah itu, beredar tudingan bahwa SF Hariyanto yang melaporkan Abdul Wahid pada KPK.

SF Hariyanto lantas menyebut tudingan tersebut sebagai fitnah, pasalnya ia sudah menganggap Abdul Wahid sebagai adiknya.

Namun, SF Hariyanto tak dapat memungkiri bahwa sebagian tersangka merupakan anak buahnya.

"Kalau saya disebut pelapor, itu fitnah! Dia itu (Abdul Wahid) adik saya. Yang dipanggil itu semuanya anak buah saya, tidak mungkin saya melaporkan," kata Hariyanto saat diwawancarai Kompas.com usia pertemuan dengan media di Kantor Gubernur Riau di Pekanbaru, Kamis (6/11/2025).

Selain itu, SF Hariyanto juga mengaku tidak mengetahui saat Abdul Wahid ditangkap.

Sebab, ada tersebar informasi yang menyebut Hariyanto mengetahui OTT yang dilakukan KPK.

"Ada yang bilang Wagub mengetahui kejadian itu. Macam pernyataan orang ke saya. Saya tidak mengetahui kejadian itu," jelasnya.

Baca juga: KPK Ceritakan Keserakahan Abdul Wahid, Minta Fee 5 Persen Hingga Bawahannya Harus Gadai Sertifikat

Diketahui, KPK melakukan OTT di Riau, Senin (3/11/2025). Penangkapan diawali di Kantor Dinas PUPR Riau.

Setelah dilakukan pemeriksaan di KPK, Abdul Wahid ditetapkan sebagai tersangka.  

Ia diduga terlibat dalam pemerasan atau penerimaan hadiah atau janji terkait kegiatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau tahun anggaran 2025.

KPK mengungkap Abdul Wahid menerima sedikitnya Rp 4,05 miliar dari skema “jatah preman” yang dipungut dari proyek jalan dan jembatan di lingkungan Dinas PUPR-PKPP Riau.