Bentrok Berdarah KLB Sibolangit! Elite Demokrat Bertanya di Mana Negara: Begal Partai Dibiarkan!

Noel juga meminta Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk tidak membuat narasi seakan-akan pihak istana mendzolimi Demokrat.

Sebaiknya kata dia, SBY fokus pada konsolidasi partai yang saat ini sedang kisruh.

"Konflik demokrat seperti besok sudah mau Pilpres saja," pungkasnya.

Tidak ada masalah

Polemik terkait terpilihnya Jenderal (Purn) Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dalam KLB Deliserdang

dan kini masih menjabat sebagai Kepala Kantor Staf Kepresidenan terus berkembang.

Pengamat Politik Saiful Huda Ems mengatakan menjadi Kepala KSP sekaligus menjadi Ketua Umum Partai Politik bukanlah bentuk dari dualisme jabatan.

"Kepala KSP merupakan bentuk jabatan (pejabat pemerintahan),

namun ketua umum parpol bukanlah bentuk dari jabatan (bukan termasuk pejabat pemerintahan),

karena itu menjadi Kepala KSP sekaligus menjadi ketum partai bukanlah bentuk dari dualisme jabatan.

Jadi tidak ada masalah dan tidak perlu dipermasalahkan," kata Saiful Huda melalui pesan tertulisnya, Ahad (6/3/2021).

Menurutnya, Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Parpol harus mengacu pada Undang-Undang (UU) Parpol dan Konstitusi.

Kalau tidak maka AD/ART parpolnya yang bermasalah atau kepengurusan sebelumnya yang bermasalah, dan bukan KLB-nya yang bermasalah.

Sebab AD/ART bukan hanya masalah internal partai, namun juga masalah eksternal partai.

"Semua AD/ART Parpol harus tunduk pada hukum negara.

Baca juga: Mahfud MD Beri Tanggapan Kisruh Partai Demokrat, Sebut AHY Masih Ketua Partai, Bukan Moeldoko

Berbeda dengan urusan KLB atau sengketa Kepengurusan Parpol,

itu merupakan persoalan internal Parpol dan Kemenkumham (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia) serta PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara)

hanya bertindak sebagai wasit dan juri saja, jika itu diumpamakan sebuah pertandingan olah raga," kata Saiful yang juga Praktisi Hukum ini.

Saiful yang juga mantan pengurus Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) di Jerman itu mengungkapkan,

jika KLB Partai Demokrat Deli Serdang merupakan upaya untuk merivisi AD/ART Partai Demokrat

dan untuk mengoreksi manajemen serta mengganti kepengurusan Partai Demokrat sebelumnya yang lebih sesuai dengan UU Parpol dan Konstitusi,

maka hasil KLB Deli Serdang dapat dianggap sebagai yang sah.

Baca juga: Singgung Pemerintah Jokowi, Istri AHY Buka Suara Ditunjuknya Moeldoko jadi Ketum Demokrat versi KLB

Dikatakan, apabila nantinya Kemenhukam mensahkan Kepengurusan Partai Demokratdari hasil Kongres Deliserdang,

maka Kepengurusan Partai Demokrat versi Cikeas bisa menggugat putusan Kemenhukham ke PTUN.

"Sebelum memberikan putusan soal pengesahan,

Kemenhukam biasanya akan memediasi kedua belah pihak yang bersengketa, pun demikian dengan PTUN," kata Saiful.

Sebelumnya seperti dikutip dari Kompas TV, Pengamat politik, Yunarto Wijaya mengkritisi terpilihnya Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB Demokrat di Deliserdang.

Menurutnya, terpilihnya Moeldoko hanya akan membawa beban bagi pemerintahan Jokowi saat ini.

Terutama, karena Moeldoko berada dalam lingkaran istana.

Baca juga: TAK Ada Demokrat Kepri ke Sumut, Gelar Konsolidasi di Batam 

"Sebaiknya Moeldoko mundur dan tidak rangkap jabatan dalam hal ini dan menjadi uji demokrasi dalam hal ini," katanya.

Direktur Eksekutif Charta Politika ini juga menambahkan,

bahwa Presiden Jokowi dapat menawarkan Moeldoko untuk mundur secara baik-baik,

sehingga ia dapat memilih untuk membesarkan partai.

"Di sisi lain, Pak Jokowi juga bisa memilih orang untuk bisa membantu dirinya dalam situasi pandemi ini," ujarnya.

Baca juga: Drama KLB Demokrat: Bentrokan Berdarah, Tarian Perang hingga Kepala Staf Kepresiden Moeldoko Menang!

Baca juga: Deretan Kata Pengamat Politik Soal Konflik Partai Demokrat: KSP Itu Bukan Alat Politik

Baca juga: KLB Demokrat Sibolangit Ditentang, Ketua DPC Dibujuk Uang 100 Juta, Kader Partai Lain Ikut-ikutan

.

.

.

Baca berita menarik TRIBUNBATAM.id lainnya di Google

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Agar Presiden Tidak Terseret Kisruh Partai Demokrat, Moeldoko Diminta Mundur dari KSP

(*)