BPN Anambas Kejar Target Terbitkan Sertifikat Tanah 2 Kecamatan

ANAMBAS, TRIBUNBATAM.id - Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kepulauan Anambas kejar target terkait sertifikat tanah.

Kepala BPN Kepulauan Anambas Hermasyah Simatupang mengatakan, hingga saat ini pihaknya dalam tahap merampungkan 1.320 sertifikat melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di daerah Siantan Selatan dan Air Bini.

"Saat ini kami sedang merampungkan 991 bidang tanah untuk sertifikat tanah redistribusi tanah (redist) milik masyarakat," ucap Hermansyah, Rabu (20/10/2021).

Adapun jumlah target yang dikekar sebanyak 1500 bidang.

Pihaknya sudah membagikan sebanyak 509 sertifikat tanah redist.

Ini merupakan bagian dari total 1.500 tanah yang akan disertifikatkan.

Pihaknya juga sudah melakukan pembagian sertifikat tanah sebelumnya di Kantor Bupati sesuai dengan program Presiden yang dilakukan secara zoom meeting.

Baca juga: Kepala BPN Makmur A Siboro Bertekad Seluruh Rumah Ibadah di Batam Harus Miliki Sertifikat

Baca juga: Tanah Belum Bersertifikat? Simak Syarat, Cara, dan Biaya Mengurus Sertifikat Tanah

Untuk tanah Redis tersebut Kepulauan Anambas mendapatkan kuota sebanyak 2.500 sertifikat.

"Tetapi kami ada refocussing akibat Covid-19 jadi tersisa 1.000," jelasnya.

Ia pun menegaskan, bahwa pihaknya optimis target sertifikat tanah pada tahun 2021 dapat dituntaskan hingga akhir tahun.

Mengingat saat ini pihaknya bersama komponen yang ada di BPN Anambas sedang berkerja ekstra menyelesaikannya.

TARGET Kepala BPN Batam

Rombongan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Batam sebelumnya mendatangi Kantor Tribun Batam di Jalan Kerapu Komplek MCP, Batu Ampar, Batam, Selasa (12/10/2021).

Kedatangan rombongan BPN Batam itu disambut baik Wakil Pemimpin Perusahaan Tribun Batam, Nursomsi dan Manager Online Tribun Batam Agus Tri Harsanto.

Kepala Kantor BPN Batam, Makmur A Siboro saat berada di Kantor Tribun Batam mengatakan, kunjungan BPN hari ini dalam rangka bersilaturahmi antar BPN dan media Tribun Batam.

"Kami ingin mengajak Tribun Batam untuk berkolaborasi dengan BPN terkait informasi yang dalam waktu dekat akan melakukan Podcast bersama.

Kegiatan melibatkan pelaku industri dan pelaku usaha, akademisi, Pemerintah dan beberapa unsur lainnya," ujar Makmur.

Disampaikan, dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan MoU terkait Podcast dengan Tribun Batam.

Baca juga: Gubernur Kepri Pimpin Rapat Bersama BPN, Sukseskan Program Reforma Agraria

Baca juga: Walikota Batam Salurkan Beras Bantuan Kemensos Bagi Keluarga Penerima Manfaat BPNT Non PKH

Nantinya kegiatan itu akan dijadwalkan apakah dua Minggu sekali ataupun satu bulan sekali.

Tergantung kebutuhan dan beberapa topik yang menarik untuk masyarakat seperti investasi dan lain sebagainya.

Makmur mengatakan, Batam merupakan salah satu kota yang dapat membangkitkan gairah ekonomi.

Ia berharap bisa membawa hal positif pada pembangunan ekonomi khususnya di Kepri dan Batam.

Makmur berpandangan, untuk pertanahan yang ada di Batam sudah terjadi peningkatan yang bagus.

Hanya saja ke depan masih perlu dibangun kolaborasi dengan pihak Badan Pengusahaan (BP) Batam.

Karena BP yang diberikan kewenangan oleh Pemerintah Pusat untuk mengelola tanah yang ada di Batam.

Tentunya sesuai dengan tugas atau peraturan serta amanah dari Pemerintah Pusat.

"Sebenarnya tugas antara BPN dan BP itu hampir sama.

Kolaborasi antara kami sejauh ini baik saja.

Intinya data seperti HPL, PL, itu tidak ada dusta lagi di antara kita," ungkapnya sembari tersenyum lebar.

Ia berharap ke depan, baik BPN dan pihak BP Batam akan melakukan komunikasi yang baik.

Sehingga tidak ada perbedaan data lagi.

Baca juga: Pejabat BPN Dipolisikan Honorer Wanita Cantik, Tangan Dipukul Berani Pegang Daerah Sensitif Korban

Baca juga: BPN Targetkan 10.500 Bidang Tanah di Kepri Dapat Sertifikat Tanah Gratis Program PTSL

"Selama beberapa waktu di Batam, saya sudah membina hubungan baik dan mereka sangat welcome.

Sebelumnya saya tidak tahu sejauh mana komunikasi antara kedua instansi ini," katanya.

Makmur bermimpi dalam waktu dekat ingin mensertifikatkan semua tanah-tanah yang ada di Batam ini.

Terutama di 371 pulau yang ada di Batam.

"Sesuai dengan data kita sementara ini ada sekitar 50 ribuan tanah yang belum bersertifikat.

Jika misalnya BP Batam dan Pemerintah Kota Batam serta seluruh instansi terkait ketika sudah mempunyai misi yang sama yakni mau melengkapi data-data itu maka.

Kemungkinan dalam kurun waktu satu tahun sudah selesai sertifikat tanah tersebut," jelas Makmur.

Untuk mencapai tujuan tersebut sebenarnya tidak terlalu susah.

Hanya membayar Uang Wajib Tahunan (UWT) dan mendapatkan persetujuan dari beberapa pihak terkait, dan dilengkapi dengan surat keterangan dari Lurah, serta PBB, saja sudah bisa mendapatkan sertifikat tanah.

"Saya sangat optimis sekali sekarang ini tinggal ada kemauan dari kita untuk melakukan program ini.

Baca juga: BPN Batam Buat Inovasi, Klaim Urus Balik Nama Sertifikat Tanah Hanya Lima Hari Kerja

Baca juga: Penerapan Sertifikat Elektronik di Karimun, Ini Kata BPN Karimun

Saya akan mengundang beberapa instansi terkait untuk duduk bareng, untuk berbicara terkait sertifikat tanah ini," lanjutnya.

Ia juga mengajak Pemko Batam dan BP Batam serta masyarakat agar bersama-sama melakukan komunikasi rutin sambil mencari jalan keluar.

Serta lebih sederhana lagi yakni selalu memberikan informasi, saling berbagi ilmu, dan bekerja sama demi kelancaran proses pengurus dan pembuatan sertifikat di Batam ini.

"Hal ini akan kita lakukan sesuai dengan tema dalam HUT ke 61 Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok Agraria yakni memfasilitasi kemudahan investasi dengan pelayanan tata ruang dan pertanahan yang profesional," tutup Makmur.(TribunBatam.id/Rahma Tika/Ronnye Lodo Laleng)

Baca juga Berita Tribun Batam lainnya di Google

Berita Tentang Anambas