DPRD Kepri Komentari UMP Kepri 2024, Uba Singgung Selisih Tuntutan Serikat

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kepri, Uba Ingan Sigalingging mengomentari UMP Kepri 2024 yang hari ini ditetapkan.

Politisi Hanura ini menilai, kenaikan UMP Kepri 2024 yang ditetapkan Gubernur Kepri, Ansar Ahmad menjembatani usulan kedua pihak.

Kepala Disnaker, Kepri, Mangara M Simarmata sebelumnya mengungkap jika Upah Minimum Provinsi Kepulauan Riau atau UMP Kepri 2024 ditetapkan sebesar Rp 3.402.492.

Besaran UMP Kepri 2024 itu naik 3,76 persen dibandingkan UMP Kepri 2023 lalu, yakni Rp Rp 3.279.194.

Uba memandang penetapan UMP Kepri 2024 juga disesuaikan dengan inflasi di Kepri.

"Kalau melihat kenaikan 3,76 persen. Artinya ada selisih jika dibandingkan dengan tuntutan serikat pekerja," ujar Uba Ingan Sigalingging, Selasa (21/11/2023).

Baca juga: Apindo Batam Minta Pengusaha Terima UMP Kepri 2024 Meski Usulan Tak Diakomodir

Dalam hal penyesuaian upah ini, Uba melihat pemerintah bisa menjembatani kedua pihak, baik pengusaha dan pekerja.

Lantaran masing-masing memiliki argumentasi yang didasarkan atas aturan yang dimiliki oleh pemerintah.

"Apa yang sudah diputuskan Gubernur dan disampaikan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja sudah baik. Apalagi perekonomian kita masih bagus-bagus betul," paparnya.

Ia menambahkan tingkat pengangguran di Kepri juga tinggi saat ini. Lantaran sedikit lapangan kerja.

"Untuk UMK nanti pasti ada perundingan tripartit," katanya.

Ada tiga variabel yang menjadi rujukan dalam penetapan UMP Kepri 2024 itu.

Pertama adalah pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepri, tingkat inflasi, dan koefisien alfa.

Baca juga: BREAKING NEWS, UMP Kepri 2024 Ditetapkan Rp 3.402.492

KATA Apindo Batam

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Batam sebelumnya meminta pengusaha menerima dan menjalankan penetapan UMP Kepri 2024 yang disahkan hari ini, Selasa (21/11/2023).