Mantan Penyidik Polda Sumut Terjerat BBM Ilegal Tak Jadi Bebas, MA Batalkan Vonis PN Medan

Dari foto yang diterima, Achirudin terlihat memakai baju tahanan berwarna merah dengan nomor 111. 

Ia nampak menggunakan masker sambil digiring jaksa dan Kasi Intelijen Kejari Medan.

Baca juga: Kapolda Copot Kabid Propam Gegara BBM Ilegal Libatkan Oknum Polisi

Ketua Majelis Hakim PN Medan, Oloan Silalahi yang memimpin vonis bebas Achirudin Hasibuan mengungkap sejumlah pertimbanganya dalam sidang di ruang cakra IV PN Medan, Senin (30/10).

Hakim mengatakan, bukti yang diajukan penuntut umum kepada Achirudin Hasibuan tidak tercatat sebagai pengurus perseroan PT Almira.

Atau sebagai organ perseroan, maupun pemegang saham, staf, atau karyawan, atau pemimpin satu kegiatan usaha perseroan.

Semua kegiatan terdaftar atas nama PT Almira, bukan terdakwa. 

Menurut keterangan Edy, komisaris, atau Parlin, dan keterangan terdakwa, saksi dari Sondang yang bersesuaian, pemilik tanah atau lahan yang dijadikan gudang BBM solar di Medan adalah Sondang Elisabet.

"Gudang itu adalah milik PT Almira, tepat penyimpanan solar non subsidi, dengan cara menyewanya. Yang berhubungan dengan pemilik tanah adalah terdakwa dan yang membayar adalah PT Almira," lanjutnya melansir TribunMedan.com.

Hakim juga mengatakan, dalam perjanjian sewa menyewa tersebut adalah terdakwa dan gudang tersebut telah mempunyai izin usaha dan izin lokasi yang terdaftar atas nama PT Almira.

Baca juga: Oknum Polisi Terseret Kebakaran Gudang BBM Ilegal Jenis Solar di Palembang

"Yang mencari, dan menyewa tanah sebagai pihak yang menyewa tanah tersebut tidak mempunyai peran sebagai pemilik saham, pengusus, dan gudang tersebut adalah bagian dari usaha PT Almira," ujar hakim.

Sehingga, menurut hakim, terdakwa atas perembatannya tersebut tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana dalam hal adanya ancaman pidana suatu kegatan tersebut.

Dengan demikian, pengajuan terdakwa dalam dakwaan ini telah salah orang atau eror in persona. 

Menurut Majelis Hakim PN Medan, tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut tentang usnur sebagaimana dakwaan alternatif kedua tersebut.

"Sehingga terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan hukum," kata hakim.

Dalam persidangan sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Randi H Tambunan menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 6 tahun.