Besaran UMK 2025 Kabupaten dan Kota yang Diusulkan ke Pemprov Kepri, UMK Batam Rp 4.989.600

Laporan Wartawan Tribun, Endra Kaputra 

TRIBUNBATAM.id, TANJUNGPINANG - Gubernur Kepri, Ansar Ahmad berharap Upah Minimum Kota (UMK) ditetapkan langsung Kepala Daerah di Kabupaten/Kota.

“Kami dorong kepala daerah menetapkan langsung. Domainnya kan kabupaten - kota,” katanya, Selasa (17/12/2024).

Menurut Ansar Ahmad, pemerintah provinsi hanya sebagai pilihan, bila pemerintah kabupaten dan kota tidak menetapkan.

“Karena nggak mau ambil risiko, jadi lemparnya ke kita di provinsi,” sebutnya sambil tersenyum.

Ansar menjelaskan, kewajiban provinsi ialah menetapakan upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimim sektor provinsi (UMSP).

“Untuk kabupaten dan kota ya UMK dan UMSK,” ucapnya.

Ditanyakan, terhadap deadline penetapan pada 18 Desember 2024 atau Rabu besok, Ansar menjawab, akan menanyakan dulu ke Kadisnaker Kepri, Mangara Simarmata.

Baca juga: UMK 2025 se-Kepri Akan Diteken Gubernur Ansar 18 Desember 2024, Ini Usulan UMK dari Pemda

“Nanti saya coba tanyakan dulu ke Kadisnaker ya,” jawabnya sambil berjalan.

Sebelumnya, Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Kadisnaker) Provinsi Kepri, Mangara S Simarmata mernyebutkan, Dewan pengupahan provinsi telah menerima usulan Upah Minimum Kota (UMK).

Usulan itu terdiri dari Kota Batam, Tanjungpinang, Kabupaten Bintan, Karimun, Lingga, Natuna, dan Kepulauan Anamabas.

Namun, untuk penetapan oleh Gubernur Kepri, Ansar Ahmad akan menandatanganinya pekan depan.

“Sekarang tinggal proses hingga penandatanganan Gubernur minggu depan,” ujarnya.

Baca juga: Dewan Pengupahan Kepri Setujui UMK Bintan 2025 Usulan Bupati Bintan Rp 4.207.726

Adapun pemerintah daerah di Kepri yang menyampaikan usulan sebagai berikut: 

> UMK Batam sebesar Rp4.989.600