Batam dan Keistimewaan Sebagai Kawasan Khusus, Warga Asing Bisa Punya Properti

Sementara untuk apartemen harus berjenis komersial, bukan subsidi atau rusunawa.

Berdasarkan aturan yang ada, wajar menurutnya jika rumah mewah di Batam banyak dihuni ekspatriat.

Mengenai pengawasan kepemilikan properti di Batam oleh orang asing, Sirajudin Nur mengatakan dalam hal ini tidak ada yang perlu diawasi.

Menurutnya, Batam ini merupakan kawasan Badan Pengusahaan (BP) Batam.

Ini sesuai dengan Perka UWTO BP Batam dimana untuk hak guna batas waktunya selama 30 tahun.

Jika belum digunakan pemerintah maka akan diperpanjang kembali selama 20 tahun, dan bisa kembali diperpanjang selama 30 tahun jadi totalnya 80 tahun.

Selain itu, warga negara asing yang memiliki properti mewah di Batam tidak bisa mengurus sertifikat menjadi hak milik.

Ini karena pengurusan sertifikat bukan dikeluarkan oleh BP Batam melainkan BPN/ATR.

Untuk administrasi pertanahan di Kota Batam menurutnya dipegang oleh dua badan yang berbeda.

Jika ada orang asing yang memiliki sertifikat hak milik di Kota Batam, pejabat di Badan yang mengeluarkan sertifikat tersebut melanggar aturan dan tindakan itu merupakan pidana pemalsuan.

"Jadi sampai kapan pun tanah dan bangunan di Batam tidak akan bisa dikuasai oleh orang asing," kata Sirajudin Nur. (TribunBatam.id/Pertanian Sitanggang)