Polemik Lahan Teluk Bakau, Komisi I DPRD Batam Agendakan RDP Selasa Siang Ini

"Kita tahu bersama kami menghadiri undangan, sempat terjadinya keributan di swisbell karena diundangan pukul 8.30 tapi sampe pukul 11 acara belum dimulai," ujar Andre.

Ia juga mempertanyakan kenapa belum mulai, namun responnya tak sesuai harapan.

"Koordinator kami yang diluar mengatakan para RW dipanggil ke luar untuk berdiskusi, sementara kami di dalam. Koordinator kami mendengar ada bisikan bahwa perusahaan tidak ingin mahasiswa atau warga Teluk Bakau hadir dalam pertemuan ini," katanya lagi.

Maka dsri itu karena belum adanya titik terang, ia mengancam akan menggelar aksi besar-besaran di DLH dan perusahaan sebagai respons terhadap perlakuan tersebut. 

Diberitakan sebelumnya, Polemik ganti rugi lahan warga Teluk Bakau, Nongsa, terus berlanjut. 

RDP yang digelar Komisi I DPRD Kota Batam untuk membahas masalah tersebut belum mencapai penyelesaian. 

Salah satu penyebabnya adalah ketidaksesuaian pihak perusahaan yang diundang dengan perusahaan yang seharusnya hadir.

Anggota DPRD Kota Batam, Muhammad Fadhli, mengungkapkan bahwa perusahaan yang hadir dalam RDP tidak memiliki legalitas hukum yang jelas. 

"Perusahaan yang kita undang tidak sesuai dengan PT yang mendapat alokasi lahan. Perusahaan yang hadir legalnya tidak berbadan hukum," ujarnya.

Menurut data BP Batam, lahan tersebut dialokasikan kepada PT Citra Tri Tunas, namun permohonan RDP dari masyarakat menyebutkan bahwa lahan tersebut terkait dengan PT Citra Buana Perkasa. 

Permasalahan ini masih terkait dengan uang ganti rugi kepada warga yang dinilai belum sesuai.

(Tribunbatam.id/Ucik Suwaibah)