Gubernur Sahkan UMK Karimun 2025, Naik 6,5 Persen Sesuai Usulan Pemkab Karimun

Untuk Kabupaten/Kota di Kepri, hanya dua daerah yang memiliki ketetapan adanya Upah Minimum Sektoral (UMS) yakni Kabupaten Karimun dan Kepulauan Anambas.

Baca juga: Kadisnaker Kepri Jelaskan Formula Penetapan UMK 2025 yang Sudah Diteken Gubernur 

Adapun nilainya untuk UMS Kabupaten Karimun Rp 3.960.000 dan Kepulauan Anambas Rp 4.219.165.

Ia pun mengatakan, Keputusan penyesuaian UMK dan UMS Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepri 2025 ini diambil denganmemperhatikan rasa keadilan, serta mempertimbangkan kondisi perekonomian dan ketenagakerjaan yang berkembang di Provinsi Kepri. 

“Diharapkan seluruh stakeholder dapat memperhatikan, menghormati dan mematuhi ketentuan tersebut dengan seksama,” katanya.

Upah minimum hanya dibayarkan kepada pekerja yang barubekerja 0 sampai 1 tahun. Untuk pekerja yang sudah melebihi 1 tahun masa kerja, maka upah harus disesuaikan dengan penerapan Struktur dan Skala Upah (SUSU) diperusahaan. 

“Keputusan Gubernur tentang Upah Minimum mulai berlaku untuk pengupahan pada tanggal 1 Januari 2025,” ujarnya.

Berikut nilai UMK yang sudah ditandatangani Gubernur Kepri:

Kota Batam nilai UMK 2025 sebesar Rp 4.989.600

> Naik 6,5 persen atau sebesar Rp 304.550

Kabupaten Bintan nilai UMK 2025 sebesar Rp 4.207.762

> Naik 6,5 persen atau sebesar Rp 256.812 

Kabupaten Karimun nilai UMK 2025 sebesar Rp 3.956.475  

> Naik 6,5 persen atau sebesar Rp 241.475.

Kabupaten Natuna nilai UMK 2025 sebesar Rp 3.628.002

> Naik 6,5 persen atau sebesar Rp 221.427

Kabupaten Kepulauan Anambas nilai UMK 2025 sebesar Rp 4.084.919

> Naik 6,5 persen atau sebesar Rp 249.314.

Kabupaten Lingga nilai UMK 2025  sebesar Rp.3.623.654

> Naik 6,5 persen dan menyesuaikan dengan Upah Minimum Provinsi Kepri

Kota Tanjungpinang nilai UMK 2025 sebesar Rp.3.623.654

> Naik 6,5 persen dan menyesuaikan dengan Upah Minimum Provinsi Kepri

( tribunbatam.id )