Ironi Perlindungan Perempuan dan Anak di Anambas, Kasus Meningkat, KPPAD Justru Vakum

Bahkan, dengan dikirim ke provinsi sekalipun baginya tidak berdampak signifikan terhadap pemulihan mental dan psikis perempuan maupun anak.

"Pemkab memang ada MoU ke sana. Tapi jujur saja, karena jaraknya jauh dan hanya sekali jalan dengan waktu seminggu, penanganannya hanya 3 kali. Itu kan gak optimal juga. Pemulihan dan pendampingan kesehatan mental anak ini kan butuh waktu lama. Kalau begini, kesannya jadi formalitas saja," jelasnya.

Ringkasnya, sistem penanganan kasus asusila dengan korban perempuan dan anak begitu lemah dan terbatas, sementara permasalahan tersebut selalu ada ditangani.

"Saya pikir ini harus jadi atensi serius semua pihak maupun pemerintah daerah. Selain fokus pembangunan infrastruktur dam lainnya, aspek pembangunan mental anak ini juga tak kalah penting," terangnya.

Di sisi lain, dengan proses penanganan hukum yang cukup optimal menjadikan penanganan pemulihan dan pendampingan psikolog serta konselor ini patut disejalankan.

"Persoalan ini hampir setiap tahun saya dorong dan sampaikan baik di dinas maupun di DPRD. Tapi ya begitu, masih begitu saja, belum ada tanggapan serius. Saya hanya berharap, tenaga psikolog khusus pemulihan ini bisa diadakan. Ini penting buat masa depan anak kita," pungkasnya. 

(TRIBUNBATAM.id/Novenri Simanjuntak)