Kepala BP Batam Blak Blakan Status Lahan Pulau Rempang, HPL Baru 147 Hektare

BATAM, TRIBUNBATAM.id - Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Muhammad Rudi menegaskan jika Pulau Batam, Rempang dan Galang merupakan wilayah kerja BP Batam.

Hal itu tertuang berdasarkan Keppres 2 nomor 28 tahun 1992.

Namun Rudi menyampaikan, untuk tiga pulau ini, tidak semua Hak Pengelolaan (HPL) akan terbit di tiga pulau tersebut.

Rudi menyebut jika BP Batam akan mengurusnya apabila penggunaan lahan dibutuhkan.

Apalagi ada permintaan investasi untuk lahan tersebut.

Suami Wakil Gubernur Kepri, Marlin Agustina itu membeberkan untuk Pulau Batam secara keseluruhan sudah terdapat HPL-nya.

Baca juga: 35 Orang Terlibat Bentrok Soal Rempang, Kapolresta Singgung Penangguhan Penahanan

Bahkan, sudah diatur dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

Berbeda dengan Pulau Rempang Galang.

Untuk wilayah pengelolahan lahan atas pulau Rempang, BP Batam hanya punya 147 Hektare yang dapat digunakan atau berstatus HPL.

Sedangkan luasan lahan lainnya, terdiri dari hutan lindung dan hutan buruh serta hutan produksi konversi.

“Untuk Batam, kami sudah ada RDTR sudah ada secara detail dan diatur semua. Tata ruang sudah ada, sudah ada masing masing. Namun untuk investasi besar, tentu butuh lahan besar,” ungkap Rudi dalam RDP bersama komisi VI DPR RI yang dikutip Tribun lewat siaran streaming, Selasa (3/10/2023).

Namun berbeda untuk wilayah Rempang, kata dia kalau diikuti tata ruang RDTR, BP Batam hanya punya 147 hektare saja yang boleh digunakan.

“Untuk Pulau Rempang, hanya 147 hektar saja yang boleh digunakan,” bebernya.

Baca juga: Update Progress Investasi di Rempang, Kepala BP Batam Hadiri RDP Komisi VI DPR RI

Sementara luas Pulau Rempang terdapat 17 ribu hektare.

Berbeda dengan pulau Setokok dan Galang, masing-masing memiliki luas 300 hektare.